jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menilai penggunaan politik identitas dalam kehidupan berdemokrasi merupakan hal wajar. Oleh karena itu, mantan ketua Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tersebut meminta semua pihak tak mempermasalahkan penggunaan politik identitas dalam pemilu ataupun pilkada.
"Saya kira itu wajar-wajar saja politik berbasis identitas, tidak perlu dipersoalkan, tetapi memang ini kalau dieksploitasi memang mengarah pada hal negatif," kata Munarman dalam diskusi bertajuk Leadership Outlook 2020: Potret Kinerja Pemimpin Potensial yang diselenggarakan KAHMI Institute di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (31/12).
BACA JUGA: Pernyataan Keras Munarman FPI Ditujukan ke Anies Baswedan
Munarman menjelaskan, banyak negara demokrasi yang menggunakan politik identitas dalam pemilu. Sejumlah negara di Eropa dan juga di Amerika Serikat juga menggunakannya.
Mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu mencontohkan Donald Trump yang menjanjikan program antiimigran dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016. "Itu biasa dalam perpolitikan, Donald Trump pun menggunakan sentimen-sentimen anti-imigran," ujarnya.
BACA JUGA: FPI Sudah Tak Mesra dengan Anies Baswedan Lagi, Ini Buktinya
Munarman justru meminta masyarakat menghabiskan energi untuk menyelesaikan ketimpangan ekonomi dan sosial dibanding memusingkan politik identitas. Aktivis asal Palembang, Sumatera Selatan itu beralasan, ketimpangan sosial menjadi cikal bakal lahirnya politik identitas.
"Kalau ketimpangan struktur ekonomi tidak bisa didamaikan, tidak bisa dipecahkan, maka selalu akan menimbulkan politik identitas yang negatif, bukan yang positif," tutur dia.(tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga