jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif menyebut, Pemerintah Kota (Pemkot) DKI tidak benar dalam mendata jumlah warga yang akan terkena penggusuran.
Hal ini disampaikannya menanggapi data yang dipaparkan lima pemkot di Jakarta berkaitan dengan jumlah korban penggusuran saat rapat gabungan Komisi A dan Komisi D di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (17/6).
BACA JUGA: Jelang Ramadan, Tahu Berformalin Muncul di Pasar Grogol
"Dia enggak menguasai peta sehingga ragu-ragu untuk memaparkan dan terkesan enggak jujur. Ini artinya mereka belum melakukan pendataan secara komprehensif," ucap Syarif.
Berdasarkan data pemkot, Syarif mengatakan, ada 905 kepala keluarga (KK) akan digusur di Jakarta Timur. Untuk Jakarta Selatan, jumlahnya kurang dari 100 KK. Kemudian, Jakarta Pusat 231 KK dan Jakarta Utara 714 KK.
BACA JUGA: Ahok Sindir Sahur on The Road Nyampah
Syarif menyatakan, berdasarkan versi pemkot, di Jakarta Barat belum ada korban penggusuran. "Tapi, berdasarkan cerita dia, di Pinangsia ada 88 KK yang belum direlokasi," ujar politikus Partai Gerindra ini.
Pertemuan yang diselenggarakan di ruang rapat Komisi A DPRD DKI itu dihadiri juga oleh Kepala Satpol PP Kukuh Hadi Santosa dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Ika Lestari Aji. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Selama Ramadan, 405 Satpol PP Awasi Tempat Hiburan Malam
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemprov DKI Sebut P3SRS Tingkatkan Nilai Investasi
Redaktur : Tim Redaksi