JAKARTA -- Komisi II DPR merasa ikut memperjuangkan penambahan dana untuk pengembangan kawasan perbatasan, yang akan diurus oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap menjelaskan, dari semula usulan anggaran untuk perbatasan tahun 2011 hanya sekitar Rp300 miliar, namun setelah mendapat support dari Komisi II DPR, alokasinya menjadi Rp700 miliar.
"Anggaran 2011 saat itu belum disetujui
BACA JUGA: BNPP Segera Sisir Persoalan di Perbatasan
Kemudian, kita minta Presiden untuk menambah sesuai perencanaan Mendagri dan didukung Komisi IIPolitisi dari Partai Golkar itu yakin, dengan terbitnya Perpres tahun 2010 tentang BNPP, sebagai tindak lanjut pasal 14 Undang-Undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, maka persoalan-persoalan terkait perbatasan bisa diurus dengan baik.
"Kami komisi II sangat mengapresiasi dengan dibentuknya BNPP ini
BACA JUGA: Menguras Duit Negara Atas Nama Aspirasi
Kita harapkan nanti terorganisir dengan baik dalam melakukan pembangunan di kawawan perbatasan ini," ujarnya.Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi memperkirakan, kepengurusan BNPP akan dilantik pada Agustus mendatang
BACA JUGA: Luna-Ariel Bertunangan di Sel Tahanan
Sesuai dengan pasal 10 Perpres tahun 2010 tentang BNPP, ada empat struktur seselon I A yang dibentuk pada BNPP(sam/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahfud MD, Bisa Bekerja Lebih Tenang
Redaktur : Tim Redaksi