"Selama UP4B dibentuk tidak pernah berkoordinasi dengan Komisi II. Dipanggil rapat selalu ditunda, seperti hari ini untuk bahas masalah anggaran saja tidak mau datang. Kalau sikap ketua UP4B-nya begitu, Komisi II akan membintangi anggarannya Rp102,9 miliar," kata Ketua Komisi II DPR RI Agung Gunanjar dalam rapat kerja dengan Sesneg dan UP4B, Kamis (11/10).
Dia menegaskan akan terus mengejar UP4B lantaran ketidakjelasan fungsinya. "Kalau tidak berkorelasi, anggarannya tidak usah saja. Lebih baik kita alihkan ke Ombudsman RI yang sudah jelas memberikan jaminan kepada rakyat untuk layanan publik. ORI yang tugasnya kompleks dan harus dibangun di seluruh daerah anggarannya hanya Rp67 miliar. Jadi kalau UP4B dibubarin dananya dikasi ke ORI saja," bebernya.
Politisi Golkar ini menambahkan akan meminta UP4B dievaluasi, apakah layak dipertahankan atau tidak. Kritikan serupa diungkapkan Gamari Sutrisno. Keberadaan UP4B harusnya fokus pada kegiatan percepatan pembanguan di Papua dan Papua Barat.
"Tujuan pembentukannya bagus, tapi sayang realisasinya nol. Karena itu ketua UP4B harus ketemu Komisi II untuk menjelaskan programnya seperti apa. Jangan hanya banyak bicara, sedikit kerja," kata Gamari Sutrisno dari Fraksi PKS.
Hanya saja sikap Komisi II yang akan membintangi anggaran UP4B untuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp102,9 miliar itu langsung dilunakkan Sesneg Lambok Nahattands.
"Kalau boleh, ketua UP4B dipanggil lagi malam ini atau besok pagi sebelum pembahasan di Badan Anggaran," pintanya.
Permintaan Lambok pun diterima Komisi II yang akhirnya memberikan kesempatan bertemu malam ini di ruang pimpinan komisi.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... RUU Kamnas Bisa Mengancam Ulama
Redaktur : Tim Redaksi