JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani mengatakan pembahasan empat calon daerah otonomi baru (DOB) yakni Kabupaten Muna Barat, Kota Raha, Buton Tengah dan Buton Selatan, oleh Komisi II DPR untuk sementara waktu dihentikan.
Penghentian tersebut menurut Miryam S Haryani terkait pernyataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida yang menyatakan kerusuhan yang terjadi di Muara Rupit, Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) beberapa waktu lalu akibat Komisi II yang menunda pengesahan Muratara sebagai DOB.
“Rapat pembahasan empat calon DOB itu bisa dilanjutkan kembali dengan DPD RI tanpa melibatkan Laode Ida. Kalau saja kemarin Laode ida meminta maaf kepada Komisi II, selesai sudah masalahnya dan pembahasan beranjut,” kata Miryam S Haryani, di gedung DPR, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (28/5).
Saat pembahasan empat calon DOB (Kabupaten Muna Barat, Kota Raha, Buton Tengah dan Buton Selatan,) kemarin, Laode Ida juga hadir tapi tidak meminta maaf, dan mencabut pernyataannya. "Bahkan, Laode menantang Komisi II untuk membuktikan terlebih dahulu pernyaataannya itu," ungkap Miryam.
Atas sikapnya itu, dua anggota Komisi II walk out (WO), dan anggota lainnya pun mengecam sikap tersebut. Rapat akhirnya ditunda sampai waktu yang ditentukan dengan syarat bisa dilanjutkan kembali jika tidak dihadiri Laode Ida, imbuhnya.
Ditegaskannya, sikap dan pernyataan Laode merupakan bentuk pelecehan dan sangat tidak menghormati lembaga DPR, khususnya Komisi II.
“Pernyataan-pernyataan Laode Ida di media dan forum resmi Komisi II, sangat tidak menghormati institusi lembaga Komisi II,” tegas politisi Partai Hanura itu.(fas/jpnn)
Penghentian tersebut menurut Miryam S Haryani terkait pernyataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida yang menyatakan kerusuhan yang terjadi di Muara Rupit, Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) beberapa waktu lalu akibat Komisi II yang menunda pengesahan Muratara sebagai DOB.
“Rapat pembahasan empat calon DOB itu bisa dilanjutkan kembali dengan DPD RI tanpa melibatkan Laode Ida. Kalau saja kemarin Laode ida meminta maaf kepada Komisi II, selesai sudah masalahnya dan pembahasan beranjut,” kata Miryam S Haryani, di gedung DPR, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (28/5).
Saat pembahasan empat calon DOB (Kabupaten Muna Barat, Kota Raha, Buton Tengah dan Buton Selatan,) kemarin, Laode Ida juga hadir tapi tidak meminta maaf, dan mencabut pernyataannya. "Bahkan, Laode menantang Komisi II untuk membuktikan terlebih dahulu pernyaataannya itu," ungkap Miryam.
Atas sikapnya itu, dua anggota Komisi II walk out (WO), dan anggota lainnya pun mengecam sikap tersebut. Rapat akhirnya ditunda sampai waktu yang ditentukan dengan syarat bisa dilanjutkan kembali jika tidak dihadiri Laode Ida, imbuhnya.
Ditegaskannya, sikap dan pernyataan Laode merupakan bentuk pelecehan dan sangat tidak menghormati lembaga DPR, khususnya Komisi II.
“Pernyataan-pernyataan Laode Ida di media dan forum resmi Komisi II, sangat tidak menghormati institusi lembaga Komisi II,” tegas politisi Partai Hanura itu.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tidak Ada Pembiaran Intoleransi Agama
Redaktur : Tim Redaksi