JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Melani Suharli mengatakan, kehidupan beragama yang sangat toleran benar-benar dilaksanakan di Tanah Air.
Salah satu bukti kongrit menurut Melani, pemerintah dan negara menghargai ini dengan cara mengakui hari-hari besar keagamaan sebagai hari libur. Bahkan Presiden SBY hadir dalam perayaan hari-hari besar semua agama di Indonesia.
Contoh nyata lanjut dia, betapa kehidupan keagamaan yang toleran sungguh dipraktikkan di Indonesia, ketika penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional di Ambon, Maluku pada September 2011, panitia pelaksana terdiri atas umat Islam dan Kristen.
“Yang saya terharu, sekitar 200 pendeta, menyediakan rumahnya bagi para delegasi dari berbagai daerah yang mengikuti MTQ. Apa bukti ini kurang? Belum lagi yang lain,” kata Melani, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (27/5).
Adanya beberapa peristiwa yang mencederai kehidupan yang toleran, hal itu peristiwa yang kasuistis dan tidak bisa disebut Indonesia negara yang tidak toleran, karena bukan fenomena yang menggambarkan intoleransi, imbuhnya.
Bahkan setiap terjadi intoleransi di daerah, Presiden SBY telah memerintahkan kepala daerah dan aparat untuk segera menghentikan dan menyelesaikannya. Jadi tidak ada pembiaran.
"Jadi sangat keliru mereka yang menyimpulkan pemerintahan SBY tidak berbuat banyak bagi kehidupan yang toleran," ungkap politisi Partai Demokrat itu. (fas/jpnn)
Salah satu bukti kongrit menurut Melani, pemerintah dan negara menghargai ini dengan cara mengakui hari-hari besar keagamaan sebagai hari libur. Bahkan Presiden SBY hadir dalam perayaan hari-hari besar semua agama di Indonesia.
Contoh nyata lanjut dia, betapa kehidupan keagamaan yang toleran sungguh dipraktikkan di Indonesia, ketika penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional di Ambon, Maluku pada September 2011, panitia pelaksana terdiri atas umat Islam dan Kristen.
“Yang saya terharu, sekitar 200 pendeta, menyediakan rumahnya bagi para delegasi dari berbagai daerah yang mengikuti MTQ. Apa bukti ini kurang? Belum lagi yang lain,” kata Melani, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (27/5).
Adanya beberapa peristiwa yang mencederai kehidupan yang toleran, hal itu peristiwa yang kasuistis dan tidak bisa disebut Indonesia negara yang tidak toleran, karena bukan fenomena yang menggambarkan intoleransi, imbuhnya.
Bahkan setiap terjadi intoleransi di daerah, Presiden SBY telah memerintahkan kepala daerah dan aparat untuk segera menghentikan dan menyelesaikannya. Jadi tidak ada pembiaran.
"Jadi sangat keliru mereka yang menyimpulkan pemerintahan SBY tidak berbuat banyak bagi kehidupan yang toleran," ungkap politisi Partai Demokrat itu. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Pegawai Pajak Tertangkap, MenPAN-RB: Saya Fine-fine Saja
Redaktur : Tim Redaksi