JAKARTA--Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat dan Ahmad Yani, Jumat (6/1), menemui masyarakat dari Pulau Padang, Riau serta Bima Nusa Tenggara Barat yang hampir sebulan menggelar tenda di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dialog singkat dilakukan kedua politisi itu. Martin mengatakan, bahwa Komisi III akan mendampingi petani dari Pulau Padang dan Bima itu untuk bertemu dengan Menteri Kehutanan. "Kita akan memerjuangkan agar Menhut dan Pemda berpikir ulang. Kalau bisa 41 ribu hektar yang diserahkan kepada PT Riau Andalas dibatalkan. Mungkin juga hanya 10 ribu hektar saja dan selebihnya dikelola oleh rakyat. Ini demi rasa keadilan. Kan itu sudah turun temurun dikelola masyarakat," kata Martin kepada JPNN, di depan Gedung DPR.
Maka dari itu, ia menegaskan, pemerintah harus memertimbangkan ulang. "Kan perusahaan sudah memiliki ribuan hektar di sana," katanya.
Seperti diketahui, warga Pulau Padang menuntut Kemenhut menarik SK HTI yang memberikan izin operasional kepada PT Riau Andalan Pulp dan Paper di Pulau Padang. Ia mengatakan, para petani yang menggelar tenda itu berjanji akan meninggalkan lokasi.
"Mereka berjanji kalau ada yang mendengar aspirasi, mereka berinisiatif membongkar," jelas politisi Partai Gerindra, itu. Martin prihatin dengan aksi yang dilakukan itu. Seolah-olah tidak ada yang mendengar aspirasi masyarakat tersebut. Padahal, ribuan orang setiap hari melintasi Jalan Gatot Subroto tersebut dan menyaksikan banyaknya tenda-tenda disana.
"Jangan sampai ada orang luar melihat kok kita tidak ada peduli," ungkap Martin.
Kendati sebenarnya ini bukan ranah Komisi III tapi Martin mengaku prihatin dan ingin masalah itu cepat selesai. "Kita harus mencari jalan," katanya.Terkait dengan kasus Bima, Martin mengatakan bahwa Selasa atau Rabu depan akan turun ke sana. "Kita akan lakukan itu," tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Esemka Picu Pengaturan Ulang Fasilitas Pejabat Negara
Redaktur : Tim Redaksi