Komisi III DPR Beri Jempol untuk Kapolda NTB

Sabtu, 23 Juli 2022 – 23:52 WIB
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Foto: Ricardo/JPNN.com/ilustrasi

jpnn.com, MATARAM - Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengapresiasi Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sukses mengamankan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2022 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Dia menilai strategi Polda NTB dalam rangka pengamanan event internasional dengan melibatkan semua pihak ini sangat bagus.

BACA JUGA: Intan Fauzi Ingatkan Politikus Perempuan PAN Siap Berkompetisi pada Pemilu 2024

Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunker Komisi III DPR mengunjungi Mapolda NTB di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Menurut Bambang, Kapolda NTB Irjen Djoko Poerwanto memiliki kapasitas yang top dan berkelas dalam menjaga keamanan gelaran kelas internasional ini.

BACA JUGA: Diduga Kehilangan Uang Rp 85 Juta, Winda Ditemukan Pingsan di Depan Pos Pam OPI Mall

"Pak Kapolda, kami kasih jempol karena ketika menangani event internasional tidak ada satupun cacat. Kalaupun ada itu hanya sedikit," kata Bambang Pacul yang akrab disapa melalui keterangan yang diterima, Sabtu (23/7).

Dia berharap ke depan masih akan banyak event internasional yang diselenggarakan di NTB.

"Semoga pengalaman dalam menjaga gelaran Moto GP kemarin bisa menjadi pembelajaran agar selalu menjadi lebih baik," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Legislator Dapil Jateng IV ini juga menyoroti terkait sejumlah kasus yang ada di NTB, seperti pelecahan seksual, sengketa tanah dan Narkotika.

Bagian lain yang mendapat catatan Komisi III DPR adalah soal putusan eksekusi perkara perdata yang sudah diputus di pengadilan tetapi tidak bisa dieksekusi di lapangan.

"Ini ada ratusan kasus eksekusi perdata yang belum diproses karena alasan biaya pengamanan yang mahal. Nanti coba kami akan hadirkan aturan ini juga di RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR," ujarnya.

Dari kunjungan ini dia berharap akan membawanya di rapat internal komisi dan dirumuskan apa saja yang harus ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyampaikan, ke depan para penegak hukum di NTB ini harus ada sinergitas yang lebih baik lagi, misalnya Direktorat Narkoba Polda dengan BNNP NTB dalam pemberantasan narkotika.  (mrk/jpnn)

 

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler