JAKARTA - Direktur Pusat Analisis dan Kajian Informasi Strategis (Pakis), Rahmat Hidayat menyatakan keprihatinannya terhadap indikasi rendahnya moral dan komitmen anggota Komisi III DPRD Sumbar. Ini terkait kedatangan para wakil rakyat Sumbar itu ke Komisi V DPR yang hanya menyerahkan data saja, tanpa ada dialog.
"Sesungguhnya ini indikasi dari rendahnya moral dan komitmen mereka. Itu tentunya tugas kita untuk mengedukasi mereka," ujar Rahmat Hidayat, kepada JPNN, di Jakarta, Jumat (27/1).
Selain itu, menurut Rahmat, ada hal yang substantif yang barangkali belum mereka pahami bahwa semua perjalanan mereka sesungguhnya dibiayai oleh APBD yang notebene uang rakyat.
"Kalau melihat materi yang mereka ajukan, itu sangat luar biasa karena mereka akan membicarakan masalah abrasi pantai, bencana alam pelabuhan Teluk Bayur dan jalur evakuasi bencana alam. Itu sudah bagus," imbuh Rahmat.
Tapi dari pengamatan yang Pakis lakukan Kamis (26/1) ketika sebagian kecil anggota Komisi III DPRD Sumbar itu bertemu dengan Komisi V DPR yang terjadi hanya sebatas menyerahkan dokumen kepada pimpinan Komisi V.
"Saya lihat, tidak ada dialog, yang ada hanya menyerahkan dokumen kepada Komisi V. Kalau hanya itu, kan sebaiknya dikirim melalui Kantor Penghubung atau via Pos tercatat, toh sampai juga kan dokumennya ke DPR," saran Rahmat Hidayat.
Lebih lanjut dia juga mengkritisi keikutsertaan 3 Kepala Dinas dalam rombongan Komisi III DPRD itu. "Terhadap perjalanan 3 kepala dinas yang menyertai DPRD Sumbar itu, menurut saya itu menjadi kewajiban Gubernur Sumbar untuk mengevaluasinya. Tapi sulit juga ya, karena dalam pantauan Pakis Gubernur Irwan Prayitno tergolong kepala daerah yang "rajin" meninggalkan daerahnya dengan alasan yang spesifik pula," imbuh Rahmat. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum Dibayar, Kontraktor Ancam Bongkar Gedung MRPB
Redaktur : Tim Redaksi