jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar Adies Kadir mengingatkan pemerintah harus berhati-hati saat memulangkan 600 lebih WNI eks anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke tanah air.
Adies menegaskan pemerintah harus menyaring betul-betul mereka yang ingin masuk kembali ke tanah air.
BACA JUGA: Wamenag: Tidak Ada Dukungan Menag untuk Pemulangan 600 WNI Eks ISIS
“Kita tahu ISIS ini, kalau ada yang menyatakan virus ISIS ini lebih bahaya dari corona kalau masuk di sini,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/2).
Dia menegaskan bahwa Indonesia sudah banyak menolak paham yang bertentangan dengan ideologi, seperti komunisme.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Silakan Pilih Ada FPI, Anies Baswedan, dan Informasi Gaji PPPK
Menurut dia, jangan sampai paham-paham lain yang dulunya ditolak Indonesia, juga merasa pengin kembali.
“Kita banyak menolak beberapa paham, termasuk komunisme dan lain-lain. Ini apa bedanya? Ini boleh kembali, kok kami sampai sekarang kok tidak boleh kembali. Nah, ini kan susah,” ujar Adies.
BACA JUGA: Mahasiswi Kedokteran Pulang dari Beijing Langsung Masuk Ruang Isolasi 7 Hari
Dia memerinci, sebenarnya ada 647 orang yang pengin dipulangkan ke Indonesia. Dari jumlah itu, 40 orangnya adalah WNI yang menjadi tahanan ISIS sehingga sekitar 600 lebih sedikit yang betul-betul ISIS.
“Sisanya tahanan WNI yang tahanan ISIS. Tentunya kami di Komisi III dan tentunya saya sebagai sekretaris Fraksi Partai Golkar melihat harus berhati-hati terhadap pemulangan ini,” kata dia.
Adies mengingatkan bahwa harus dilakukan penyaringan terhadap orang-orang yang ingin dipulangkan ini. FPG menginginkan harus ada jaminan bahwa orang-orang yang dipulangkan ini benar-benar kembali ke pangkuan NKRI.
“Kami ingin orang-orang ini apabila ingin kembali harus ada jaminan misalnya dari BNPT atau disebut Kementerian Agama bahwa orang ini masuk benar-benar sudah kembali ke pangkuan NKRI,” ujarnya.
Adies tidak yakin BNPT bisa mengembalikan nasionalisme para WNI yang terpapar ISIS tersebut.
Selain itu, kata Adies, sejauh ini Komisi III DPR juga belum melihat hasil dari program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah.
Selain itu, kata dia, orang yang melakukan kegiatan terorisme dan terkontaminasi paham ISIS bahkan sudah dihukum di Indonesia juga sangat susah dikembalikan nasionalismenya.
Bahkan, lanjut Adies, mereka yang tadinya sudah insyaf mulai berpikir kembali karena tidak mendapatkan remisi dan keringanan hukuman.
“Apalagi 600 orang kurang lebih ini mau masuk. Bayangkan kalau kita menerima, tiba-tiba dia lihat situasi di negara kita menurut mereka masih tetap seperti yang tidak diinginkan, kemudian menyebarkan paham-paham itu ke masyarakat yang di tingkat-tingkat bawah, tentunya akan menjadi virus-virus yang berbahaya,” paparnya.
Komisi III DPR akan memanggil BNPT untuk menanyakan apa benar mereka bisa menjamin 600 lebih WNI yang akan dipulangkan itu benar-benar NKRI dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum di Indonesia.
“Kami akan menanyakan apa betul bisa menjamin? Kalau bisa menjamin, ayo bagaimana jaminannya. Siapa yang bertanggung jawab apabila orang ini melakukan hal-hal teror kembali. Apa BNPT mau bertanggung jawab? Makanya, Pak Presiden sudah berhati-hati,” katanya. (boy/jpnn)
Indonesia Bisa Manfaatkan Isu Corona
Redaktur & Reporter : Boy