jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR meyakini Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghasilkan 10 nama terbaik dan berkualitas bagi pemberantasan korupsi di tanah air.
Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, sepuluh nama Capim KPK yang nanti diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada awal September mendatang berdasarkan hasil tahapan seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
BACA JUGA: Indonesia Jajaki Kerja Sama Antarparlemen dengan Suriname
"Kami dari Komisi III meyakini 10 nama yang diserahkan kepada presiden berdasarkan hasil dari sejumlah tahapan seleksi yang dilakukan oleh Pansel KPK yang berlangsung secara objektif dan profesional sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Herman, Selasa (20/8).
BACA JUGA: Presiden Jokowi Mau Bentuk Pansel KPK, Ini Harapan Laode M Syarif
BACA JUGA: Said Abdullah Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Dagang AS - Tiongkok
Dia menambahkan, pihaknya meyakini 10 nama yang diserahkan kepada DPR adalah Capim KPK yang terbaik dan berkualitas bagi penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi ke depan
"Setelah nanti presiden menandatangani dan mengirim 10 nama Capim KPK ke DPR, Komisi III DPR nanti tinggal mendalami visi dan misi mereka dalam pemberantasan korupsi di tanah air," terangnya.
BACA JUGA: Said Abdullah: Tax Amnesty Jilid II Merusak Kredibilitas Pemerintah
Politikus PDI Perjuangan asal Nusa Tenggara Timur itu menambahkan, Komisi III DPR akan memilih lima dari 10 nama Capim KPK secara terbuka dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama yang benar-benar memiliki integritas.
"Kompetensi dan kapabilitas, termasuk di dalamnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum tindak pidana korupsi, kepemimpinan dan kemampuan manajerial," katanya.
Dengan demikian, lanjut Herman, Komisi III DPR berharap pimpinan KPK ke depan bisa melaksanakan fungsi trigger mechanism dengan kepolisian dan kejaksaan.
"Sehingga apa yang kita harapkan antarpenegak hukum bisa berkolaborasi dalam memberantas tindak kejahatan korupsi," tuturnya.
Herman meyakini pemilihan pimpinan KPK jilid V dapat dilakukan pada periode Anggota DPR 2014-2019.
Untuk itu, setelah presiden menyerahkan 10 nama Capim KPK ke DPR, uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test segera dilakukan.
"Kami berkomitmen untuk memilih pimpinan KPK jilid V sebelum periode sekarang berakhir. Komisi III akan tancap gas dalam melakukan fit and proper test sebelum berakhir masa periode anggota DPR pada 30 September," terangnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet: Indonesia Harus Terus Membangun SDM Unggul
Redaktur : Tim Redaksi