Komisi IV DPR Soroti Ulah Para Bupati

JAKARTA - Kondisi kehutanan di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu menjadi salah satu masalah yang dibahas dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban di gedung DPR, Senin (16/2)Persoalan ini dilontarkan anggota Komisi IV DPR Maruahal Silalahi

BACA JUGA: Pelayanan Garuda Dipertanyakan DPR

Politisi Partai Demokrat itu meminta Dephut mengirim tik ke lapangan.

"Di dua kabupaten di Sumut yakni Asahan dan Labuhanbatu, sudah tak ada lagi hutan di sanaHutan sudah berubah menjadi kebun kelapa sawit

BACA JUGA: Tak Diundang Apindo, PAN Ngambek

Saya minta Departemen Kehutanan mengirim tim ke lapangan untuk melakukan inventarisasi, mengapa kondisinya bisa sampai begitu," ungkap Maruahal Silalahi.

Sedang anggota Komisi IV DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Sujud Siradjudin menambahkan, saat ini memang ada kecenderungan para bupati seenaknya saja mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan kepada pengusaha perkebunanBahkan, lahan-lahan untuk areal pertanian transmigran juga dengan mudah oleh bupati diberikan kepada pengusaha perkebunan.

"Contohnya kasus di Tapanuli Tengah (kasus PT Nauli Sawit, red) dan di Mandailing Natal

BACA JUGA: Usai ke LN, JK Temui SBY

Memang di era otonomi daerah seperti sekarang, itu merupakan kewenangan bupati, tapi kewenangan tidak boleh digunakan secara sembarangan," ungkap Sujud.

Sedang anggota Komisi IV yang lain, Ishartanto, berharap agar Menhut Kaban mengawasi sepak terjang bupati"Karena bupati-bupati sudah jor-joran memberikan izin usaha," ucapnya(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sofyan Wanandi : Golkar Masih Berkuasa