jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyatakan bahwa pemerintah telah terbukti lalai dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran vaksin palsu yang diungkap Dit Tipideksus Bareskrim Polri.
"Pemerintah lalai. Masalah obat-obatan, vaksin ini tanggung jawab pemerintah. Ini vaksin disebar kepada jutaan warga negara kita sejak 2003. Kami mau tahu ini sistem atau oknum," kata Dede, sebelum rapat dengan Menteri Kesehatan di DPR, Senin (27/6).
BACA JUGA: Duh duh..Ada Kabar Tidak Enak dari KPK untuk Bang Taufik Gerindra
Menkes Nila hadir dalam rapat di Komisi IX DPR bersama jajaran BPOM RI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mereka dimintai penjelasan oleh DPR tekait kasus vaksin palsu yang dibongkar Bareskrim Polri.
"Ini kasus sejak 2003, dampak ikutannya belum tahu. Kami minta pemerintah menelusuri. Jangan-jangan ini puncak gunung es. Tersangka yang didapatkan memproduksi dengan mudah, bagaimana mafia obat-obat yang skala besar," ujar politikus Demokrat itu.
BACA JUGA: Arus Mudik, Tarif Tol Brebes Timur Rp 165 Ribu
Karena itu, kata Dede, DPR akan meminta Kemenkes menarik vaksin-vaksin yang beredar. Di sisi lain BPOM harus mengecek zat apa saja yang terkandung dan apa dampaknya pada kesehatan. "Bagi kami ini menjadi sangat urgent," pungkas Dede.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Vaksin Palsu Beredar di Jakarta, Pak Ahok Murka
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada 4 RS Di Jakarta yang Teridentifikasi Vaksin Palsu
Redaktur : Tim Redaksi