JPNN.com

Komisi IX DPR RI Soroti Penembakan PMI di Malaysia, Perlu Dilakukan Perbaikan Perlindungan

Selasa, 28 Januari 2025 – 21:30 WIB
Komisi IX DPR RI Soroti Penembakan PMI di Malaysia, Perlu Dilakukan Perbaikan Perlindungan - JPNN.com
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Foto: Dok. Humas PKB

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menanggapi dengan serius insiden tragis yang menimpa pekerja migran Indonesia di Selangor, Malaysia.

Peristiwa yang telah menyebabkan korban jiwa akibat penembakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu memicu keprihatinan dan perbincangan serius mengenai perlindungan terhadap PMI.

BACA JUGA: PAN Minta Penembakan PMI di Malaysia Diusut Tuntas!

Dia menjelaskan kejadian tersebut mengungkapkan betapa rentannya posisi PMI di luar negeri, terutama di Malaysia, yang menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia. 

Perempuan yang akrab disapa Ninik itu menjelaskan pada umumnya PMI khususnya yang bekerja di sektor informal, sering kali menghadapi berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

BACA JUGA: Analisis Susno Duadji soal Sertifikat HGB Pagar Laut, Kades Kohod Siap-Siap Saja

"Kasus penembakan tersebut tentu menambah panjang daftar tantangan yang harus dihadapi oleh para pekerja migran, yang pada banyak kasus, juga kesulitan mendapatkan akses perlindungan yang memadai," kata Ninik dalam keterangannya, Selasa (28/1), menyikapi kasus penembakan PMI di Malaysia.

Dia menyatakan PMI merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian negara, baik dari sisi kontribusi terhadap pendapatan negara melalui remitansi, maupun dalam aspek pengembangan sumber daya manusia. 

BACA JUGA: Tokoh Agama Teluknaga Yakin PSN di Pesisir Tangerang Bakal Membawa Kemajuan

"Namun, kenyataannya banyak PMI yang menghadapi berbagai masalah, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan ketidakpastian hukum di negara tempat mereka bekerja dan kurangnya akses ke lembaga perlindungan," lanjutnya.

Dia mendesak agar pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi PMI, baik di dalam negeri maupun di negara tuju.

"Saya rasa Insiden seperti ini menyoroti betapa pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi PMI yang seringkali bekerja dalam kondisi yang rawan dan rentan,  tentu ini adalah menjadi momentum pemerintah untuk perbaikan sistem perlindungan agar para merekamerasa aman nyaman dalam bekerja," jelasnya.

Dia menjelaskan ada beberapa hal yang yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem perlindungan PMI, seperti peningkatan kerjasama bilateral.

"Pemerintah Indonesia harus terus memperkuat hubungan dengan negara tempat PMI bekerja, termasuk Malaysia, untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan yang lebih baik," tuturnya.

Dia menjelaskan saat ini perlu dilakukan revisi dan penegakan hukum yang lebih ketat terkait pengiriman tenaga kerja.

"Pemerintah harus memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan hak-haknya, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap agen-agen tenaga kerja yang sering kali melakukan penipuan dan eksploitasi terhadap para pekerja," jelasnya.

Dia menyebutkan perlu juga perlindungan hukum yang lebih kuat termasuk meningkatkan peran dan kapasitas perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri. 

"Konsuler harus lebih aktif dalam melindungi warga negara Indonesia yang berada dalam situasi berbahaya," kata Ninik.

Ninik juga menjelaskan PMI perlu diberikan pelatihan dan penyuluhan keamanan, seperti keselamatan kerja, kesehatan, terkait hak-hak mereka, dan cara melindungi diri dalam situasi berbahaya.

"Selain itu, mereka harus diberi pemahaman tentang jalur komunikasi dengan kedutaan atau konsulat Indonesia setempat jika mereka menghadapi masalah, serta pengetahuan tentang undang-undang negara tempat mereka bekerja," tuturnya.

Perbaikian berikutnya, lanjut Ninik, perlu ada peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi PMI.

Menurutnya, saat ini, PMI sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak terpantau secara baik dan para agensi PMI harus diawasi secara ketat oleh pemerintah.

"Terakhir, dibutuhkan jaminan sosial untuk PMI yang bisa digunakan jika terjadi musibah seperti ini sangat penting. Ini akan memberikan rasa aman bagi mereka dan keluarga mereka di Indonesia," kata Ninik.

Dia juga menegaskan kasus penembakan ini adalah peringatan keras bagi semua pihak dan sudah saatnya pemerintah untuk benar-benar serius dalam memperbaiki sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

"Keamanan dan kesejahteraan PMI adalah tanggung jawab kita bersama. Kami di DPR akan terus memperjuangkan hak-hak PMI agar mereka dapat bekerja dengan aman dan bermartabat," pungkas Ninik.(mcr8/jpnn)


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler