Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning mengatakan sikap tersebut diambil karena prosesnya tidak transparan dan tidak pula dibicarakan pada level komisi terkait yakni Komisi IX.
"Sikap Komisi IX jelas menolak muncul dana Rp500 miliar ituKarena kami menolak maka Komisi IX juga tidak akan bertanggung jawab terhadap semua hal yang terjadi," tegas Ribka Tjiptaning, disela-sela rapat dengan Menakertrans, Muhaimin Iskandar, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (8/9).
Ribka Tjiptani juga menganggap tidak penting lagi soal mau jatuhnya dana tersebut ke Kementerian Kesehatan atau Tenaga Kerja dan transmigrasi yang keduanya menjadi mitra kerja Komisi IX
BACA JUGA: Kapolri Pantau Tol Cipularang
Sebab, imbuh dia, prosesnya tidak melalui mekanisme yang ada di DPR."Lain halnya kalau dari awal semuanya dibicarakan pada level komisi di DPR, tentu ini tidak akan menimbulkan masalah besar
Selain itu, Ribka juga mengungkap kejadian serupa pernah terjadi pada periode DPR yang lalu dengan jumlah lebih dari Rp1 triliun
BACA JUGA: UKP4 Ditugasi Mengawas Pengadaan Alutista
BACA JUGA: Anggaran Besar, SBY Minta Kemenhan Jangan Korupsi
"Karena peristiwa serupa juga melibatkan kementerian mitra Komisi IX, maka kami juga menolak keputusan Badan Anggaran tersebut."Karena itu, kata Ribka, sebaiknya DPPID sebesar Rp500 miliar di Kemenakertrans tersebut dihentikan saja dari pada menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Itu sebaiknya didrop saja daripada nanti mencederai banyak pihak dan bermasalah karena Komisi IX juga tidak mau bertanggung jawab," sarannya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belanja Modal Kemenhan Tertinggi
Redaktur : Tim Redaksi