jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengingatkan Kementerian Pertanian (Kementan) pada potensi tingginya biaya logistik distribusi hasil panen lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menurutnya, Kementan harus memperhitungkan ongkos dari padi dipanen hingga tiba di Pulau Jawa.
BACA JUGA: Bantah Gagal Panen di Food Estate Kalteng, Begini Kondisi Sebenarnya Kata Mentan
"Karena umumnya pangsa terbesar pangan adalah Pulau Jawa," kata Sudin dalam RDP yang digelar Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (8/2/2021).
Dia menyebut, berbeda dengan proyek lumbung pangan di Humbang Hasundutan, hasil panen itu dapat didistribusikan ke kota sekitar, seperti Aceh, Medan, dan Padang.
BACA JUGA: Antisipasi Krisis Pangan Melalui Food Estate
Sudin, berharap biaya logistik untuk distribusi gabah dari Kalimantan Tengah tidak lebih dari 25 persen, karena akan membuat harga berasnya menjadi mahal.
"Kalau bicara 10 persen masih wajar," kata Sudin.
BACA JUGA: Petani: Tidak Betul Food Estate Kalteng Gagal Panen
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan program food estate menjadi salah satu kegiatan priorirtas Kementerian Pertanian. Program ini dicanangkan mampu mewujudkan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.
"Target volume kegiatan untuk produksi padi seluas 2 juta hektare, jagung 1 juta hektare, kedelai 200 ribu hektare, dan pangan lokal 26.100 hektare," kata Syahrul.
Seperti diketahui proyek food estate dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan yang diperingatkan FAO. Program lumbung pangan digarap di lahan seluas 62.750 hektare. Namun pada tahap awal, pengembangan food estate difokuskan seluas 30 ribu hektare pada tahun ini di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia