jpnn.com, JAKARTA - Komisi VII DPR RI memastikan akan terus mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan hilirisasi di tengah ancaman gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel.
Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menilai ketegasan Jokowi dilandasi oleh amanah konstitusi untuk dapat mengoptimalkan dan mengembangkan hilirisasi komoditas nikel sehingga memiliki nilai tambah yang besar untuk kepentingan nasional.
BACA JUGA: Berjuang di Tengah Arus Pesimisme, Buku Sejarah Perusahaan PT Gag Nikel
“Jadi, tentu harus kita dukung kebijakan Pak Presiden. Saatnya kita optimalkan sumber daya alam kita sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi,” kata Mukhtarudin, Selasa (13/9).
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan ketegasan Presiden Jokowi terkait larangan ekspor bahan mentah biji nikel ini menjadi kode keras kepada Kementerian BUMN agar lebih proaktif dan progresif untuk mencari mitra usaha baik di dalam maupun luar negeri dengan mengedepankan kepentingan nasional.
BACA JUGA: Siasat Jokowi Kampiun, Hilirisasi Nikel Bakal Raup Rp 440 Triliun
“Dalam hal ini investor luar negeri dengan tentu tetap mengedepankan kepentingan nasional kita,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel ini dimulai sejak 1 Januari 2020, dan keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.
BACA JUGA: Jokowi Kumpulkan Kepala Daerah, Harap APBD Bantu Ringankan Dampak Kenaikan Harga BBM
Menurut Mukhtarudin, kebijakan larangan ekspor ini tak hanya kepada bahan mentah biji nikel, tetapi presiden juga berencana menambah daftar larangan ekspor komoditas seperti tembaga dalam beberapa tahun ke depan.
“Pokoknya siap dukung kebijakan Pak Jokowi itu. Tinggal bagaimana strategi kita untuk mendukung kebijakan itu," kata Mukhtarudin.
Anggota Banggar DPR RI ini pun mengatakan Indonesia tidak perlu takut dengan ancaman negara-negara Eropa yang akan membawa masalah ini ke organisasi perdagangan dunia atau WTO. Sebab, kedaulatan bangsa jauh lebih penting dari ancaman atau tekanan WTO.
“Pelarangan ekspor bahan mentah ini sangat tepat untuk memperlihatkan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang kuat, juga membuka lapangan kerja,” tegasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo tak gentar dengan ancaman yang disampaikan World Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan dunia terkait larangan ekspor bahan mentah biji nikel oleh Pemerintah Indonesia.
“Enggak perlu takut setop ekspor nikel. Dibawa ke WTO nggak apa-apa. Dan kelihatannya kita juga kalah di WTO. Enggak apa-apa, tetapi barangnya sudah jadi dulu, industrinya sudah jadi. Enggak apa-apa, kenapa kita harus takut? Kalau dibawa ke WTO kalah. Kalah enggak apa-apa, syukur bisa menang,” kata Jokowi.(fri/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari