"Saya mendukung wacana penghapusan premium bersubsidi yang dilontarkan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), karena selain memang wewenangnya berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang energi, juga karena Jakarta sebagai barometer, yang seharusnya memang lebih leading dari daerah lain dalam menyikapi permasalahan di republik ini," ujar Nur Yasin kepada wartawan Kamis (27/12).
Yasin menambahkan, banyak multiplier effect yang bisa didapat oleh DKI Jakarta berkenaan dengan persoalan transportasi dan pencemaran udara. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap dengan mahalnya harga BBM, masyarakat jadi berpikir ulang untuk berpergian.
"Orang akan semakin selektif dalam melakukan perjalanan, dan masyarakat akan lebih efisien tentunya," papar Yasin.
Tak hanya itu, Yasin pun memberi sumbang saran bagi Jokowi-Ahok bila ingin menerapkan kebijakan itu. "Hanya saja, saran buat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebelum melaksanakan ide-idenya seperti menghapus BBM bersubsidi, penerapan ganjil-genap, ada baiknya mengurus dulu transportasi umum di DKI Jakarta," harap dia.
Pemprov DKI juga harus memastikan ketersediaan serta fasilitas penunjangnya, seperti menyediakan sarana parkir di pemberhentian akhir busway. "Sehingga warga dari Bekasi atau Tangerang membawa mobil, bisa parkir di tempat tersebut dan ke Jakarta dengan naik busway," imbuh Yasin. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Malam Tahun Baru, Motor Dilarang Naik ke Puncak
Redaktur : Tim Redaksi