jpnn.com, JAYAPURA - Potensi pariwisata di Papua sangat melimpah, salah satunya Pantai Hamadi yang terletak kurang lebih 5 kilometer sebelah selatan pusat kota Jayapura, Provinsi Papua.
Selain sebagai destinasi wisata pantai, Pantai Hamadi juga sebagai destinasi wisata sejarah dimana pantai ini merupakan tempat pendaratan pertama pasukan amphibi sekutu pada tahun 1944.
BACA JUGA: Komisi X DPR: Pembangunan Harus Perhatikan Aspek Kebudayaan Asli Papua
Komisi X DPR yang dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah meninjau Pantai Hamadi Jayapura. Komisi X DPR melihat secara langsung penataan kawasan wisata Pantai Hamadi.
Dalam kesempatan tersebut, Ferdiansyah meminta pemerintah secara serius mengelola kawasan wisata Pantai Hamadi, salah satunya membuat kegiatan rutin di kawasan Pantai Hamadi sehingga menarik wisatawan untuk datang ke Pantai Hamadi.
BACA JUGA: Komisi X DPR Akan Dalami Permasalahan Sektor Pendidikan di Papua
“Buat kegiatan rutin seperti pentas seni dan budaya di kawasan sini, nanti akan kita bantu memperjuangkan anggarannya,” ungkap Ferdiansyah.
Sebagaimana disampaikan Dinas Pariwisata Jayapura, bahwa Pantai Hamadi mendapat bantuan alokasi dana dari APBN sekitar Rp250 juta.
BACA JUGA: Fadli Zon Membuka Silaturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara 2017
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Marlinda Irwanti kepada mitra kerja yang ikut mendampingi meminta agar bantuan peralatan seni dan budaya untuk dipakai sebagai sarana hiburan di kawasan Pantai Hamadi.
“Kawasan wisata Pantai Hamadi sudah komplit, ada wisata pantainya, ada wisata sejatahnya, ada wisata danaunya dan jika ada acara-acara rutin di kawasan ini, pasti akan banyak wisatawan yang datang,” ungkapnya.
Saat ini kawasan Pantai Hamadi masih dikelola oleh masyarakat setempat, dimana masyarakat sekitar telah menyediakan pondok-pondok untuk pengunjung menikmati udara lepas dari lautan bebas. Pondok ini disewakan dengan harga sewa bervariasi mulai Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-.
Komisi X DPR meminta agar kawasan Pantai Hamadi ditata dengan baik, karena menjadi sumber pendapatan daerah dan tentu akan menumbuhkan perekonomian masyarakat. (skr/adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hentikan Peradilan Sesat KPK!
Redaktur : Tim Redaksi