jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsa menuding Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan terlalu terburu-buru menempuh kebijakan menghentikan Kurikulum 2013 (K-13) yang ditelurkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kami sayangkan atas pembatalan itu karena terburu-buru, karena (K13) disusun untuk memperbaiki kurikulum 2006 (KTSP)," kata Teuku Riefky di gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12).
BACA JUGA: Soal Kurikulum 2013, DPR Sarankan Anies Temui M Nuh
Menurutnya, K-13 dilahirkan dengan tujuan utama untuk memperbaiki karakter dan kompetensi anak, yang dibutuhkan di era globalisasi dan masyarakat ekonomi asean (MEA) yang akan diberlakukan akhir 2015.
Pihaknya mengakui dalam hal teknis, implementasi K-13 di sejumlah daerah seperti Aceh, Jawa Timur, Bali, Sulawewi dan Kalimantan, masih ada kekurangan. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan menghentikan program yang sudah berjalan.
BACA JUGA: K-13 Ibarat Makanan Busuk
Secara substansi, politikus Partai Demokrat ini menyatakan K-13 sudah bagus. Itu didasari pengakuan dinas pendidikan di daerah, PGRI maupun siswa. Selain itu, dikembalikannya Kurikulum 2006 kembali membuka peluang maraknya mafia buku.
"Pada prinsipnya K-13 sudah sangat baik. Kami akan sikapi penghentian ini dalam raker Januari. K-13 ini sudah diatur bukunya gratis dan bisa di-download. Dengan kondisi ini (balik ke KTSP), membuka hadirnya mafia buku yang mengganggu sistem belajar mengajar," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Balik ke KTSP, Beli Buku Mahal
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kurikulum 2013 Disetop, Koreksi Warisan Buruk M Nuh
Redaktur : Tim Redaksi