jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengaku menyerap berbagai aspirasi dari program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MKBM).
Menurut dia, beberapa perguruan tinggi menyambut baik program Pasalnya, program tersebut dinilai membantu dunia pendidikan serta SDM Indonesia lebih memiliki daya saing.
BACA JUGA: Ketua Komisi X: Tumpang Tindih Peran LMKN Rugikan Pekerja Kreatif
Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak yang harus dibenahi, sehingga tujuan meningkatkan kemampuan SDM benar-benar terwujud.
“Kami dari Komisi X DPR sangat senang sekali karena mendapatkan suatu informasi terkait dinamika dan juga saran-saran untuk pelaksanaan MBKM ini,” ujar Hetifah saat memimpin Tim Kunker Panja MBKM Komisi X DPR RI di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Jumat (12/11).
BACA JUGA: Pimpinan Komisi X DPR Dorong Pemerintah Genjot Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tegal
Hetifah mencontohkan ketika perguruan tinggi swasta memastikan bobot 20 SKS untuk belajar di luar program studinya. Bagiamana cara pengaturannya dan kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki perguruan tinggi.
“Banyak sebetulnya hal yang telah kami gali, hasil dari sini akan kami olah menjadi satu rekomendasi dan saya meyakini Kemendikbudristek akan mengakomodir masukan ini agar MBKM ini lebih efektif,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar itu.
BACA JUGA: Komisi X DPR Kecewa dengan Hasil Kelulusan PPPK Guru Tahap I, Ini 4 Alasannya
Menurut dia, UPH sebelumnya memiliki program yang hampir sama dengan MKBM. Salah satunya melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dan juga Project Community Service Learning (PCSL).
“Intinya best practice ini perlu kita sebarluaskan juga, namun juga tadi ada beberapa masukan dari perguruan tinggi swasta lain, jadi semua itu tentunya menjadi masukan yang berharga. InsyaAllah menjadi sesuatu untuk meningkatkan kualitas dari MBKM kita,” imbuh wakil rakyat dapil Kaltim ini.
Rektor UPH (Hon) Jonathan L. Parapak mengatakan secara konsep sebenarnya program MBKM sudah cukup baik untuk menjawab persoalan kesenjangan kualitas pendidikan.
Misalnya, lanjut dia, pada program pertukaran pelajar dan memberikan keleluasaan mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi lain.
Dosen juga mempunyai kesempatan lebih luas dalam menjalankan Tridharma di luar kampus sehingga terjadi proses saling belajar.
“Tetapi, menurut saya yang perlu diperhatikan adalah perguruan tinggi swastadi kota kecil atau daerah 3T yang masih menghadapi tantangan kesulitan akses dan sumber daya, sehingga mungkin mahasiswanya terhambat untuk menikmati program MBKM,” ucapnya.
Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Amarullah menyebut program MBKM ini terkesan agak terburu-buru.
Menurut dia, sosialisasi MBKM ke setiap program sudi yang ada di kampus belum maksimal.
Ahmad juga memiliki beberapa catatan pada MBKM, pertama terkait lamanya waktu dalam berkegiatan MBKM.
"Setiap mahasiswa memiliki jadwal yang sudah dimiliki pada setiap semester. Kemudian, konversi SKS, di mana tidak semua Prodi langsung bisa menerima konversi SKS, karena prodi memerlukan pemahaman dan pertimbangan yang matang. Terakhir, perlu kesamaan persepsi terkait MBKM antar prodi, fakultas, dan antar universitas," bebernya.
Hal itu, menurut Ahmad juga menyebabkan MBKM lebih terkesan dipaksakan.
"Namun demikian, UMT siap dan sudah melaksanakan kegiatan ini. Dari 8 Kegiatan MBKM, UMT sudah melaksanakan 5 kegiatan, walau jumlahnya belum maksimal. UMT sudah dapat memberikan gambaran dan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan,” tegas Ahmad Amarullah. (jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robia