jpnn.com, JAKARTA - Komisi X DPR RI meminta penjelasan dari Perpustakaan Nasional soal Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017, serta penjelasan terhadap berbagai temuan BPK RI.
“Temuan-temuan itu utamanya terkait dengan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dari beberapa temuan tersebut,” ucap Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).
BACA JUGA: Pengibaran Bendera Israel di Papua Nodai Nama Indonesia
BPK telah menyampaikan rekomendasi, sambungnya. Atas temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK. “Komisi X ingin mendapatkan penjelasan tentang tindak lanjut yang belum dan yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan dan daya serap kwartal I APBN TA 2018, lanjut Djoko, pihak Perpusnas menyampaikan bahwa merencanakan realisasi pembayaran pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 sampai akhir tahun dapat lebih baik daripada Tahun Anggaran 2017.
BACA JUGA: DPR dan Media Bermitra Sebagai Pengawal Reformasi
“Melalui berbagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas APBN 2018 daya serap yang tinggi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Karenanya diperlukan percepatan pelaksanaan kinerja dan percepatan penyerapan anggarannya,” ungkapnya.
“Pelaksanaan program dan anggaran harus transparan, akuntable, dan berdasarkan ketentuan. Komisi X ingin mendapatkan penjelasan dari sisi perencanaan dan pelaksanaan permasalahan dan penanganannya serta realisasi target kwartal I,” imbuhnya.
BACA JUGA: Bamsoet Dinilai Mampu Mengubah Wajah DPR
Pada kesempatan yang sama, pihak Perpusnas menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan atas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2017 ada sebanyak 16 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari 20 rekomendasi atau 80 persen. Empat rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut.
“Nilai temuan yang direkomendasikan untuk disetor ke Kas Negara sebesar Rp1.334.005.999,01,- dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp1.309.176.999,01,- atau 98 persen. Sisa temuan kerugian negara sebesar Rp24.829.000 merupakan denda keterlambatan yang belum terdapat perhitungan dan penyelesaian pekerjaannya,” paparnya.
Atas hasil pemantauan tersebut, Perpustakaan Nasional telah mengambil beberapa langkah di antaranya adalah menginstruksikan kepada pengelola persediaan untuk melakukan stock opname barang persediaan secara periodik dan membuat berita acara di setiap akhir semester. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Impor Pangan Harus Diimbangi dengan Data Pangan Valid
Redaktur : Tim Redaksi