jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah menjelaskan soal wacana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sektor jasa pendidikan, termasuk di antaranya sekolah.
Padahal sesuai konstitusi, negara wajib mengalokasikan 20 persen anggaran belanja negara untuk pendidikan.
BACA JUGA: Tolak PPN Sembako, APTRI Siap Demo ke Jakarta
Politisi PKS ini heran wacana tersebut bisa muncul, karena konstitusi menekankan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara, sesuai Pasal 31 UUD 1945. Dalam amandemen ke-4 UUD 1945, Pasal 31 Ayat (2) menyebut setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
“Jadi tugas negara membiayai pendidikan rakyat, bukan sebaliknya rakyat membiayai pendidikan dan dipajaki pula,” kata Fikri, Jumat (11/6)
BACA JUGA: IKAPPI: Kami Mohon Sembako untuk Tidak Dikenakan PPN
Selain itu, lanjutnya, Pasal 31 Ayat (4) merupakan mandat bagi pemerintah di Republik ini untuk mengalokasikan sebesar 20 persen belanja negara untuk Pendidikan.
“Kalau kemudian dipajaki 12 persen, nilainya menjadi berkurang lagi, ini sama saja akal-akalan,” cetus Fikri.
Dia mengingatkan pelanggaran atas konstitusi memiliki konsekuensi yang serius, terlebih menyangkut pendidikan anak bangsa.
Menurutnya wacana ini telah mencederai cita-cita pendiri bangsa yang tertulis jelas dalam preambule UUD 1945, yakni tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Fikri justru meminta pemerintah berpikir dengan jernih dan lurus. Dia menegaskan seharusnya pendidikan diposisikan sebagai investasi bagi bangsa ini.
"Bukan malah dihitung sebagai sektor komersial yang pantas dikenakan pajak,” tegas Fikri. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad