jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi meminta agar salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan (Tangsel) yang terbukti menjadi pengurus partai politik (parpol) dipecat.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menyesalkan jika komisioner KPU tersebut hanya diberikan peringatan keras, dan tidak dipecat.
BACA JUGA: Wahyu Setiawan: Orang Boleh saja Semakin Tua, tapi…
“Adanya informasi anggota parpol tertentu menjadi anggota KPU di Kota Tangerang Selatan jika terbukti, harusnya dipecat. Bukan sekadar diberikan peringatan keras,” kata Baidowi kepada wartawan, Senin (21/1).
Karena itu, Baidowi menyayangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang hanya memberikan sanksi peringatan keras kepada terlapor.
BACA JUGA: Margarito Kamis: Tidak Boleh Rangkap Jabatan Publik
Padahal, kata dia, jika memang ada bukti keterlibatan sebagia anggota parpol dalam kurun waktu kurang dari lima tahun sejak mendaftar maka harus sudah diberhentikan.
Baidowi menjelaskan, Pasal 21 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan bahwa syarat menjadi anggota KPU yakni mengundurkan diri dari keanggotaan parpol lima tahun terakhir.
BACA JUGA: Penyidik Periksa Komisioner KPU Terkait Laporan PKPI
Norma ini merupakan turunan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga harus menjadi acuan hukum bagi siapa pun.
“Kami harapkan lolosnya anggota parpol menjadi anggota KPU ini tidak terjadi lagi karena berpotensi mengganggu netralitas lembaga penyelenggara dan yang jelas melanggar UU,” kata Baidowi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Laporan PKPI, Polda Metro Jaya Garap Komisioner KPU
Redaktur & Reporter : Boy