jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite 1 DPD-RI Fachrul Razi MIP mengapresiasi capaian 100 hari program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah berjalan dengan baik semenjak dilantik pada Januari 2021.
Senator asal Aceh tersebut mengatakan pencapaian dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena mengedepankan upaya keadilan restorative justice.
BACA JUGA: Ketua DPD RI Minta Perseteruan THR Indomaret Diselesaikan dengan Musyawarah
Menurutnya langkah itu merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan sering pula melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.
"Konsep pendekatan seperti ini menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri," ujar Fachrul Razi melalui siaran persnya, di Jakarta, Rabu (19/5).
Fachrul Razi menilai pendekatan restorative justice merupakan sebuah terobosan cemerlang yang dilakukan oleh Kapolri dalam 100 hari program prioritasnya.
BACA JUGA: LaNyalla Akui Butuh Usaha untuk Atasi Predatory Pricing dan Lindungi UMKM
"Dari data yang saya terima terdapat setidaknya 1.864 kasus yang telah ditangani dengan menggunakan pendekatan tersebut dan hasilnya sangat baik dalam masyarakat” Jelas Fachrul Razi.
Dia juga menyebut kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan dengan pendekatan-pendekatan yang humanis.
Terdapat 16 program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo antara lain yaitu penataan kelembagaan, perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era police 4.0.
Perubahan teknologi kepolisian modern di era police 4.0, pemantapan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan kinerja penegakan hukum, pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, menjamin keamanan program prioritas nasional.
Kemudian penguatan penanganan konflik sosial, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan, penguatan fungsi pengawasan, dan pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (public complaint).
Komite 1 DPD RI yang menjadi mitra Polri secara kelembagaan berharap kepada seluruh elemen masyarakat harus lebih aktif dalam mengambil peran bagian untuk menyukseskan program tersebut.
"Ini merupakan salah satu cara mengubah perilaku masyarsakat tanpa harus adanya penekanan serta tindakan langsung di lapangan karena semuanya telah memakai sistem Elektronik," jelas Fachrul Razi. (jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robia