jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Komite Konvensi calon Presiden Partai Demokrat (PD), Suaidi Marasabessy, menyatakan bahwa konvensi ditujukan untuk membangun tradisi politik baru bagi anak bangsa yang memenuhi syarat sebagai calon presiden. Sebab, selama ini tidak ada jalan bagi putra bangsa potensial untuk diusung jadi calon presiden sehingga PD membuka peluang bagi nonkader untuk ikut konvensi.
“Kalau ada polemik dan kritik mengenai keikutsertaan kader dan nonpartai itu wajar saja. Tapi tujuan kita adalah untuk memberikan peluang kompetisi seluas-luasnya karena sistem pemilu Indonesia tidak memberikan ruang bagi kelompok independen. Kecuali kader partai dan atau gabungan partai politik, yang notabene jatah ketua umum partai," kata Suaidi di Jakarta, Minggu (1/9).
BACA JUGA: Jalan Soeharto Bakal Picu Polemik dan Resistensi Publik
Suaidi menambahkan, kondisi politik di Indonesia yang berbeda dengan negara-negara maju yang memberikan ruang bagi calon independen mendasari digelarnya konvensi. Menurutnya, selama ini potensi besar anak-anak bangsa yang berkualitas tidak bisa termanfaatkan karena tidak adanya ruang bagi mereka maju sebagai capres.
Meski demikian Suaidi menegaskan, bakal capres hasil konvensi harus mau jadi kader PD. Menurutnya, hal itu demi memperkuat sistem presidensial.
BACA JUGA: Buka Peluang Bahas Capres di Rakernas PDIP
"Makanya dia harus jadi kader. Capres yang menang jika bukan dari partai tidak punya kekuatan politik di belakangnya. SBY yang didukung oleh 60 persen suara rakyat masih harus bertarung untuk mengimbangi kekuatan politik di DPR. Ini karena praktiknya masih menganut sistem parlementarian. Wajar Demokrat dijadikan rumahnya," tegas Suaidi.
Meski demikian Suaidi tetap bisa memagami banyaknya kritikan atas konvensi. Alasannya, konvensi capres PD itu merupakan tradisi baru.
BACA JUGA: Konvensi Jadikan PD Lebih Demokratis Dibanding Partai Lain
"Perubahan pasti menimbulkan kerisauan dan kebimbangan walaupun perubahan itu untuk tujuan yang lebih baik. Tidak apa-apa pandangan kritis muncul,” katanya seraya menambahkan, tidak semua kritikan itu benar karena dalam realitanya konvensi masih tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsi demokrasi. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ancam Pidanakan Pelaku Suap Seleksi CPNS
Redaktur : Tim Redaksi