jpnn.com, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas mendorong seluruh pelaku di tingkat pusat dan daerah untuk berperan aktif dalam menunjukkan komitmen Indonesia terhadap produksi komoditas berkelanjutan dengan mendukung Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan.
Pesan ini disampaikan dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta untuk meningkatkan kesadaran akan inisiatif Sustainable Jurisdictions Indicators (SJI), dan bagaimana mereka bisa membantu memposisikan Indonesia di panggung global.
BACA JUGA: Beli Kendaraan Listrik Kini Bisa di Outlet Pegadaian Loh
Lokakarya ini digelar untuk meningkatkan kesadaran para pelaku tingkat nasional tentang Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan dan bagaimana hal itu melengkapi inisiatif nasional lainnya untuk mempromosikan produksi komoditas pertanian yang berkelanjutan, legal dan bebas deforestasi, dengan fokus pada kelapa sawit.
Acara ini didukung oleh European Forest Institute, Surveyor Indonesia, Javlec, Universitas Indonesia dan USAID SEGAR.
BACA JUGA: Majukan Industri Kreatif dan Pariwisata, BCA Kembali Dukung Jazz Gunung Bromo
Sekitar 100 peserta dari kementerian, pemerintah kabupaten, sektor swasta dan masyarakat sipil menghadiri pertemuan tersebut.
Pertemuan di Jakarta menjadi pembuka dari serangkaian lokakarya yang akan berlangsung di daerah-daerah penghasil utama kelapa sawit di seluruh Indonesia selama beberapa bulan mendatang, untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana inisiatif tersebut dapat bermanfaat bagi kabupaten dengan menilai dan menampilkan kemajuan yang mereka buat menuju keberlanjutan.
BACA JUGA: Dukung UMKM Naik Kelas, Surveyor Indonesia Beri Pelatihan Sertifikasi TKDN
“Indonesia telah membuat langkah besar menuju keberlanjutan dalam produksi komoditas pertaniannya, khususnya di sektor kelapa sawit yang mewajibkan sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)," ujar Anang Noegroho, Direktur Pangan dan Industri, ad interim. Pertanian Kementerian PPN/Bappenas.
Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan merupakan alat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan ini kepada dunia, dan untuk membantu kabupaten di Indonesia menyadari manfaat yang datang dari peningkatan komitmen mereka terhadap keberlanjutan.
"Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan ini untuk mendukung kabupaten melalui kebijakan yang ditargetkan dan bantuan keuangan untuk meningkatkan tingkat keberlanjutan kita bersama, dan kami akan terus mengembangkan inisiatif untuk mendukung kabupaten dan industri kami dengan lebih baik,” ucap Anang.
Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan merupakan inisiatif nasional untuk melacak, menunjukkan, dan mendorong kemajuan kabupaten terhadap keberlanjutan di Indonesia.
Direktur Utama Surveyor Indonesia M. Haris Witjaksono mengatakan platform data SJI akan memberikan jaminan bahwa daerah telah atau sedang menuju pemenuhan standar keberlanjutan melalui penyediaan data yang konkret.
“Pendekatan berbasis data akan menguntungkan semua pelaku di sepanjang rantai pasokan kelapa sawit, mulai dari membantu petani menunjukkan bahwa kelapa sawit mereka berasal dari lokasi bebas deforestasi, hingga membantu perusahaan pengimpor mengakses informasi penting untuk pemeriksaan uji tuntas mereka. Ketika data yang jelas dan andal tersedia melalui platform seperti SJI, audiens domestik dan internasional dapat yakin bahwa kemajuan kabupaten di Indonesia menuju keberlanjutan didukung oleh bukti,” kata Haris.
Indikator dan platform data telah diposisikan oleh Pemerintah Indonesia untuk menarik investasi hijau, menginformasikan proses kebijakan dalam negeri dan mekanisme transfer fiskal, serta mengkomunikasikan kemajuan keberlanjutan menuju pasar komoditas global.
Indikator tersebut juga memungkinkan kabupaten untuk menunjukkan produksi pertanian yang berkelanjutan, dan menguatkan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan sehingga dapat mendorong produksi yang berkelanjutan, legal dan bebas deforestasi.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Cara Menjaga Kolesterol di Usia Muda
Redaktur & Reporter : Yessy Artada