jpnn.com - TERNATE – Penanganan kasus penembakan dan tabrakan oleh anggota Polisi yang menewaskan dua warga Toboko Dedi Risaldi Riwan (29) dan Zulkifli Hasyim (24) dan 3 lainnya yang terkena tembakan beberapa waktu lalu mulai digiring ke pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Selasa (19/1) kemarin, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengirim Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Dianto Bachriadi bersama dua stafnya ke Ternate. Kedatangan lembaga yang menangani pelanggaran hak asasi manusia tersebut untuk mendengar langsung keterangan dari sejumlah saksi, terutama warga Toboko yang melihat langusng insiden berdarah pada Minggu (10/1) dini hari lalu.
BACA JUGA: Aksi Teror Sarinah Kecewakan Baasyir
Mereka tiba di Bandara Babullah Ternate sekitar pukul 13.00 WIT. Lalu Pukul 15.30 Dianto yang didampingi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Basri Salama menuju rumah korban Dedi Risaldi Ridwan. Di situ Dianto bertemu istri korban Hartati Burere bersama 5 saksi, yakni Alwi Alhadad, Zul Mijwar, Firman, Ayah dan Ikram.
Dalam kesempatan itu, Dianto mendengar satu persatu keterangan dari saksi. Salah satu saksi Alwi Alhadad menceritakan, saat itu dirinya tengah berupaya melerai dan meminta kedua kelompok pemuda, yakni Kelurahan Toboko dan Kota Baru untuk berhenti bertikai. Lalu aksi saling lempar yang berjalan sekitar 30 menit, tiba-tiba datang 1 mobil Pengendalian Masa (Dalmas) Polres Ternate dengan puluhan anggota.
BACA JUGA: Ayah Terduga Pelaku Teror Sarinah : Anak Saya Dicuci Otak
Dia menuturkan, di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Polisi beraksi brutal dan langsung melepaskan tembakan gas air mata diikuti dengan rentetan tembakan ke arah kerumunan masa.
”Saya melihat ada dua orang anggota polisi yang berdiri jongkok dengan senjata lengkap melepaskan tembakan ke arah pemuda Toboko,” kisahnya.
BACA JUGA: Polri Tahan 6 Orang Jaringan Teroris Sarinah
Di tengah upaya pembubaran massa menggunakan tembakan itu, tiba-tiba dirinya melihat Dedi Risaldi Ridwan jatuh tergeletak tepat di tengah median jalan.
“Saat mereka menembak, saya melihat Dedi Risaldi Ridwan langsung tergeletak di atas aspal. Saya saat itu merasa kasihan, langsung menghampiri Dedi dengan mengangkatnya dengan kedua tangan saya, namun pihak kepolisian masih juga mengeluarkan tembakan ke arah saya. Saya pun tak sempat menolong Dedi, karena takut kena tembakan. Sempat melihat kalau Dedi kena tembakan di bagian pelipis atasnya,” ujar Alwi.
Lanjutnya, saat itu korban hanya berjarak 10 meter dari Dedi. "Tiba-tiba Dedi panggil saya, saat saya balik ternyata dia sudah tergeletak,” ujar Alwi mengutip ucapan korban.
“Saat itu berapa anggota polisi dilapangan," tanya Dianto. "Hanya 1 mobil, tapi saya tidak tahu berapa jumlah anggota karena masih gelap," jawab Alwi.
“Yang turun melepas tembakan itu tau namanya siapa, dan apakah memang polisi itu datang lansung dengan cara-cara begitu," tanya Dianto lagi.
Sementara ayah korban mengatakan saat mereka melihat korban sudah tergelatak, dirinya bersama beberapa warga sempat membantu mengangkat korban.
“Datang salah seorang anggota polisi menggunakan laras panjang sambil menutup papan namanya dan saya minta bantu polisi itu untuk angkat korban, polisi itu malah bilang angkat sendiri," ujar ayah korban dengan nada kesal sembari mengaku masih mengenal betul wajah anggota tersebut.
Saksi lainnya, Firman mengaku saat itu dirinya berdiri bersama korban tepat di median jalan. Saat datang polisi menggunakan mobil yang berputar tepat di depan keduanya langsung berpencar. Firman menuju ke arah laut sementara korban hendak menuju ke pemukiman namun belum sempat berlari tiba-tiba badannya jatuh tersungkur.
“Waktu datang truk, dia (korban) sempat bilang ke saya sudah aman karena polisi sudah datang," kisah Firman.
Usai mendengar keterangan dari saksi, Dianto bersama salah satu senator asal Malut Basri Salama dan Lurah Toboko menuju ke lokasi kejadian dan mendengar penjelasan dari saksi. Mereka kemudian menggelar pertemuan terbuka dengan warga di dekat lokasi kejadian.
Salah satu tokoh masyarakat Muhammad Selang mengatakan, Toboko dan Kota Baru selama ini seperti jerami kering yang menunggu waktu untuk dibakar.
“Jangan-jangan kami masyarakat ini hanya kelinci percobaan, dan komoditi pihak-pihak tertentu karena mereka tahu ada anggaran konflik," ketusnya.
Mereka juga menyesali karena dalam peristiwa tersebut polisi hanya menangkap masyarakat Toboko. ”Ini ada apa, hukum kita ini seperti piramida terbalik, tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kalau yang kasus itu anggota Polisi, maka semua akan selesai tanpa bekas,” ujarnya dengan nada tinggi.
Mereka juga menagih janji polisi untuk menangkap salah seorang pria yang biasa menggunakan sepeda motor RX-King dan datang ke warga Toboko dan meneriaki warga Toboko akan diserang. “Tapi sampai sekarang tidak terbukti,” tegasnya.
Warga juga berharap agar Komnas HAM turut mendesak Kapolda untuk mengusut kasus penembakan oleh anggota Shabara Polres Ternate yang menewaskan Jainal (24) warga RT 04 RW 02 Toboko pada 1 Januari 2002 silam di gang Kayu Buah. Jainal saat itu ditembak oleh salah seorang anggota Polisi yang berasal dari Bali dan mengenai bagian belakang kepala yang menyebabkan korban tawas di lokasi kejadian.
Saat itu terjadi bentrok dua kelompok pemuda di lokasi tersebut, polisi yang turun ke lokasi langsung melepas tembakan untuk membubarkan masa.
Selain itu, mereka juga mempersoalkan sikap polisi yang sampai saat ini baru menetapkan 1 orang tersangka yakni supir truk Dalmas Bripda AF.
“Waktu kita baca Koran, polda belum tetapkan tersangka lain, ini ada apa, memang dari dulu penegakkan hukum di Polisi seperti ini," ujar Muhammad dengan anda tanya.
Tambahnya, selama ini Polisi berasumsi pemicu konflik adalah minuman keras, padahal jumlah orang mabuk dengan jumlah polisi itu tidak sebanding. "Lebih banyak polisi daripada orang mabuk, jadi kami pikir polisi lemah dalam mengatasi masalah ini," tandasnya.
Nursia warga lainnya juga meminta agar Pemerintah Daerah segera meniadakan pesta rogeng. Komnas HAM Dianto Bachriadi kepada masyarakat berjanji menindaklanjuti apa yang disampaikan warga.
Dianto mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada Kapolda Malut Brigjen (Pol) Zulkarnain agar siapapun yang terlibat dalam bentrok, terutama Polisi harus diperiksa.
“Dan pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dengan melihat aspek-aspek hukum," janjinya.
Dia juga menilai dalam kacamata Komnas HAM Perarutaran Kapolri (Perkap) selama ini hanyalah formalitas. ”Banyak anggota polisi yang tidak tahu aturan ini,” ungkapnya.
Dia menegaskan dalam peristiwa tersebut pimpinan dari pasukan harus bertanggung jawab. Sebab, tindakan yang dilakukan oknum polisi tersebut sudah di luar prosedur dan menyalahi aturan. ”Kalau ada komendan regu, ya komendan regu harus bertanggung jawab. Ini polisi. Jika dari Polres maka Kapolres harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Terkait desakan masyarakat agar Kapolres dicopot, menurut Dianto itu bukan ranah Komnas HAM, namun pihaknya akan menyampaikan ke Kapolda untuk menindaklanjuti. ”Jika perlu kita panggil juga Kapolri,” katanya.
Dia juga berjanji akan mengawal proses hukum kasus tersebut hingga tuntas. ”Saya juga meminta kepada teman-teman pers agar turut mengawal ini sehingga tidak ada celah,” ujarnya sembari menambahkan akan meminta kapolda untuk melihat kasus penembakan pada 2002 silam. Dia juga meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menggelar pertemuan membahas masalah tersebut agar tidak berkepanjangan.
Rencananya hari ini Komnas HAM akan bertemu Kapolda, dan Kamis lusa bertemu Pj Wali Kota Ternate. Sementara anggota DPD RI Basri Salama mengaku telah menyampaikan insiden tersebut ke Komisi III dan mendesak untuk membentuk tim investigasi.
“Jika perlu Kapolri juga harus dipanggil untuk sharing,” kata senator dari daerah pemilihan (dapil) Malut itu.(cr-02/jfr/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabar Gembira buat TNI dari KemenPUPR
Redaktur : Tim Redaksi