JAKARTA - Tim penyelidikan projustisia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo harus ngebut untuk menentukan hasil kerjanya. Pasalnya, masa bakti Komnas HAM periode 2007-2012 tinggal tersisa tidak lebih dari empat bulan lagi.
"Kami memang berusaha harus selesai sebelum 31 Agustus 2012," kata komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue ketika dihubungi, kemarin (5/5). Namun dia enggan berspekulasi mengenai kemungkinan hasil penyelidikan yang akan disepakati Komnas.
Saat ini, kata Syafruddin, Komnas belum satu suara mengenai hasil penyelidikan projustisia yang akan menentukan dugaan pelanggaran HAM berat. Untuk menengahinya, tim kecil dibentuk dengan melibatkan dua ahli pidana untuk menilai laporan tim penyelidik.
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dan Ketua Tim Penyelidikan Kabul Supriyadhie ikut bergabung dalam tim kecil yang diberi waktu sekitar dua bulan itu. "Dua ahli pidana akan diberi laporan dan nanti akan memberikan catatan-catatannya," katanya.
Dia mengakui, masih ada perbedaan di antara komisioner Komnas dalam rapat paripurna menyikapi hasil penyelidikan projustisia. "Sebagian dari kami memang berpendirian bahwa ini (kasus semburan lumpur, Red) memenuhi unsur pelanggaran HAM berat," kata Syafruddin.
Salah satu yang masih alot adalah terkait belum adanya preseden tentang semburan lumpur di dunia. Kemudian juga masalah pemindahan paksa penduduk yang terkena semburan lumpur. "Pindahnya itu bukan sukarela, tapi dipicu oleh keadaan," ujarnya.
Tim, lanjut dia, berusaha untuk menggelindingkan wacana atau pemikiran bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di dunia tidak hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan. "Tidak hanya persoalan yang sampai berdarah-darah, tapi persoalan ekonomi sosial juga bisa terjadi pelanggaran HAM berat, ada unsur-unsurnya," urai pria asal Aceh itu.
Seperti diberitakan, hasil penyelidikan projustisia Komnas terhadap semburan lumpur bisa mendorong dilakukan penyidikan terhadap pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Sebelumnya, pembentukan tim itu didasari adanya dugaan pelanggaran berat HAM dalam kasus lumpur Lapindo.
Tim menyebut semburan lumpur Lapindo terjadi karena human error, bukan akibat fenomena alam, sehingga harus ada pihak yang bertanggung jawab. Indikasi kesalahan manusia antara lain kesalahan pelaksanaan prosedur, misalnya dalam pemasangan casing saat pengeboran, juga proses pemberian izin pengeboran. (fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rahasiakan Nama Daerah Curang
Redaktur : Tim Redaksi