jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berjanji mengawal langsung dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa janji itu disampaikan Jenderal Andika di hadapan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
BACA JUGA: Info dari Komnas HAM, Polisi segera Tahan 8 Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia
"Pak Panglima janji akan menyelesaikan. Itu disampaikan di depan Pak Menko Polhukam (Mahfud MD)," kata Taufan saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/4).
Komnas HAM menyambut baik dan mengapresiasi janji Andika itu.
BACA JUGA: Jenderal Andika Bolehkan Keturunan PKI Daftar TNI, Ketua Komnas HAM Bilang Begini
Sebab, Jenderal Andika dinilai serius dalam menyikapi kasus yang diduga melibatkan personelnya atau oknum TNI.
Kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin diduga melibatkan banyak pihak, termasuk oknum anggota polisi dan TNI.
BACA JUGA: Jenderal Andika Bolehkan Keturunan PKI Daftar TNI, Nyarwi Ahmad: Dia Sosok Pimpinan yang HumanisÂ
Komnas HAM juga telah menyampaikan laporan tersebut kepada Andika Perkasa dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk ditindaklanjuti, khususnya terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI.
Taufan menilai sikap Andika dalam merespons keterlibatan oknum TNI itu cukup tegas.
Tidak hanya pada kasus kerangkeng manusia, oknum TNI juga diduga terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran HAM, seperti di Papua.
"Kebijakan Panglima sudah benar. Tidak hanya di kasus ini, tetapi juga (kasus pelanggaran HAM) di Papua dan daerah lain. Jika ada prajurit yang melawan hukum, maka akan ditindak," ujarnya.
Taufan menyebutkan dalam kasus kerangkeng manusia tersebut lebih dari satu personel TNI diduga terlibat.
Namun, dia tidak menyebutkan secara terperinci nama dan pangkat oknum TNI tersebut. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi