jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan keturunan PKI mendaftar menjadi prajurit TNI karena dinilai tidak melanggar isi dari Ketetapan (TAP) MPRS XXV/1966.
Sebab, di dalam TAP MPRS XXV/1966 tersebut dinyatakan yang dilarang adalah ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
BACA JUGA: Jenderal Andika Bolehkan Anak Keturunan PKI Daftar TNI, Bobby Golkar Bilang Begini
"Pernyataan tersebut menunjukkan Jenderal Andika sebagai sosok jenderal yang humanis," kata Nyarwi Ahmad dalam keterangannya, Jumat (1/4).
Dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan Jenderal Andika ini juga menandakan bahwa TNI di bawah kepemimpinannya menunjukkan kemajuan luar biasa.
BACA JUGA: Di Hadapan Jajarannya, Jenderal Andika Bicara Soal Keturunan PKI, Instruksi Tegas!
Menurutnya, hal ini tidak hanya ditandai dengan makin tingginya komitmen dalam menjalankan peran, tugas dan fungsi TNI sesuai dengan dasar konstitusi dan peraturan perundang undangan yang saja saja.
Lebih dari itu, lanjut Nyarwi, agenda pengembangan sumber daya manusia, perubahan dan inovasi budaya berpikir juga mengalami kemajuan yang pesat.
BACA JUGA: Ingin Prajurit TNI Mendapat Kesempatan Sama, Jenderal Andika Keluarkan Perintah Ini
"Jika kita perhatikan selama beberapa bulan terakhir sejumlah terobosan banyak dilakukan oleh Jenderal Andika, termasuk terkait hal-hal yang menjadi syarat dan dasar penilaian rekrutmen anggota TNI," ungkap Nyarwi.
Menurutnya, penegasan Jenderal Andika terkait dengan dengan individu-individu yang anggota keluarganya di masa lalu disinyalir menjadi bagian dari underbow PKI merupakan sikap humanisme yang luar biasa dan perlu diapresiasi bersama.
Dia menilai penegasan Jenderal Andika tersebut menunjukkan dirinya bukan sekadar panglima yang konsisten dengan dasar konstitusi dan regulasi yang mengatur tentang fungsi, peran dan kewenangan TNI saja.
"Ini juga menunjukkan bahwa dia merupakan sosok pimpinan yang humanis dan sangat menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip humanisme (kemanusiaan)," pungkas Nyarwi Ahmad.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diketahui menghapus larangan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) bisa mendaftar prajurit TNI.
Kebijakan itu dibuat setelah Jenderal Andika melaksanakan rapat dengan jajaran pusat penerimaan prajurit TNI 2022. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi