JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), Yuniyanti Chuzaifah mendesak DPR secepat mungkin menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).
"RUU ini penting untuk membangun kesetaraan laki-laki dengan perempuan Silakan disahkan. Komnas Perempuan hanya mengingatkan agar 40 hak perempuan sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi dan konvensi internasional terwujud," kata Yuniyanti Chuzaifah. di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (9/7).
Terlebih menjelang Pemilu 2014 ini. Menurut Chuzaifah prilaku diskriminasi terhadap gender semakin marak. Itu tercermin dari kebijakan negara yang semakin tidak memperlihatkan komitmennya terhadap perempuan karena makin meningkatnya tindak kekersan dalam rumah tangga dan itu selalu perempuan yang jadi sasaran.
"Bahkan atas nama moral dan etika, kekerasan atas komunitas tertentu juga mendiskriminasi perempuan. Ini sangat mencemaskan kita semua," ungkap dia.
Untuk meminimalisir prilaku diskriminasi gender lanjutnya, UU KKG seyogianya juga memuat pasal-pasal yang tegas tentang sanksi. Termasuk berbagai upaya pihak-pihak tertentu yang menghalang-halangi terlaksananya sanksi bagi diskriminator, juga harus disanksi.
Selain itu, Yuniyanti Chuzaifah juga mengkritisi masih banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang mendiskriditkan perempuan yang sulit untuk disupervisi oleh Kamnas Perempuan. "Kalau fenomena itu terjadi pada level undang-undang, kita bisa bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau pada tingkatan Perda, paling kita menunggu kebaikan hati dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ujarnya.
Terkait dengan keluhan masyarakat tentang rendahnya kualitas calon wakil rakyat dari perempuan, Yuniyanti Chuzaifah mengatakan jangan perempuannya yang disalahkan. "Itu tanggung jawab partai politik yang merukrutnya. Kenapa perempuannya yang selalu disalahkan," tanya dia.
Terakhir Yuniyanti Chuzaifah menjelaskan yang diatur dalam RUU KKG ini bukan hanya masalah perempuan tapi sisi diskriminasinya karena saat ini memang perempuan yang kena sasar. "Kalau nantinya ada laki-laki yang kena diskriminasi, undang-undang ini tidak perlu dirubah. Makanya judulnya gender yang bisa berwajah perempuan dan bisa juga berwajah laki-laki," ungkapnya. (fas/jpnn)
"RUU ini penting untuk membangun kesetaraan laki-laki dengan perempuan Silakan disahkan. Komnas Perempuan hanya mengingatkan agar 40 hak perempuan sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi dan konvensi internasional terwujud," kata Yuniyanti Chuzaifah. di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (9/7).
Terlebih menjelang Pemilu 2014 ini. Menurut Chuzaifah prilaku diskriminasi terhadap gender semakin marak. Itu tercermin dari kebijakan negara yang semakin tidak memperlihatkan komitmennya terhadap perempuan karena makin meningkatnya tindak kekersan dalam rumah tangga dan itu selalu perempuan yang jadi sasaran.
"Bahkan atas nama moral dan etika, kekerasan atas komunitas tertentu juga mendiskriminasi perempuan. Ini sangat mencemaskan kita semua," ungkap dia.
Untuk meminimalisir prilaku diskriminasi gender lanjutnya, UU KKG seyogianya juga memuat pasal-pasal yang tegas tentang sanksi. Termasuk berbagai upaya pihak-pihak tertentu yang menghalang-halangi terlaksananya sanksi bagi diskriminator, juga harus disanksi.
Selain itu, Yuniyanti Chuzaifah juga mengkritisi masih banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang mendiskriditkan perempuan yang sulit untuk disupervisi oleh Kamnas Perempuan. "Kalau fenomena itu terjadi pada level undang-undang, kita bisa bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau pada tingkatan Perda, paling kita menunggu kebaikan hati dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ujarnya.
Terkait dengan keluhan masyarakat tentang rendahnya kualitas calon wakil rakyat dari perempuan, Yuniyanti Chuzaifah mengatakan jangan perempuannya yang disalahkan. "Itu tanggung jawab partai politik yang merukrutnya. Kenapa perempuannya yang selalu disalahkan," tanya dia.
Terakhir Yuniyanti Chuzaifah menjelaskan yang diatur dalam RUU KKG ini bukan hanya masalah perempuan tapi sisi diskriminasinya karena saat ini memang perempuan yang kena sasar. "Kalau nantinya ada laki-laki yang kena diskriminasi, undang-undang ini tidak perlu dirubah. Makanya judulnya gender yang bisa berwajah perempuan dan bisa juga berwajah laki-laki," ungkapnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kirim SMS ke Bos Sritex, Dijerat UU ITE
Redaktur : Tim Redaksi