jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa saat ini sudah muncul permintaan dari kader partainya agar deklarasi Prabowo Subianto sebagai capres dilakukan dalam waktu dekat.
Anggota Komisi II DPR itu mengaku, sejauh ini memang seluruh kader partainya sudah bulat untuk mendukung Prabowo kembali maju dalam pencalonan presiden.
BACA JUGA: Yogyo: Cak Imin, Figur Ideal Jadi Cawapres Jokowi
Hanya, Gerindra masih menunggu waktu yang tepat untuk deklarasi secara resmi. ”Kami, kader, pengurus, simpatisan, mendukung Prabowo sepenuhnya,” kata Riza.
Wakil Ketua Majelis Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Gerindra soal siapa yang akan diajukan jadi capres.
BACA JUGA: Fadli Zon: Masyarakat Capek, Ingin Jokowi Satu Periode Saja
”Belum ada keputusan akhir Gerindra siapa yang dimajukan. Pak Prabowo mengatakan belum ada keputusan final, kalaua (kader, red) Gerindra menginginkan, iya. Tapi jadinya seperti apa (koalisi dengan Gerindra, red) kita harus menunggu dan masih panjang waktunya,” kata Hidayat, Selasa (30/1).
Hidayat menyebut partainya hingga kini belum melakukan diskusi lebih lanjut dengan Gerindra. Untuk sementara, PKS akan fokus pada hasil pilkada serentak lebih dulu di sejumlah wilayah, yang akan diselenggarakan 27 Juni mendatang.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Yakin Pemenang Pilpres 2019 Sosok Baru, Siapa?
”Oh belum (ada diskusi, Red). Itu masih panjanglah karena kita pasti juga akan melihat hasil Pilkada 2018. Hasil Pilkada 2018 akan juga menentukan peta politik menuju Pilpres 2019,” ujarnya.
Meski demikian, Hidayat tak menampik partainya akan merapatkan barisan untuk membentuk koalisi dengan Gerindra. Apalagi pada Pilpres 2014, PKS juga berkoalisi dengan Gerindra.
”PKS dan Gerindra kan sudah lama. Dulu (pilpres 2014, red) kita dengan Gerindra, sekarang di pilkada juga dengan Gerindra. Kalau PKS dengan Gerindra wajar-wajar saja, apalagi kalau pun PKS dan Gerindra itu juga sudah mencapai 20 persen lebih (presidential threshold, Red),” pungkasnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik hal itu. Menurut dia, maju sebagai capres merupakan hak politik Prabowo.
”Jadi Pak Prabowo ingin menggunakan hak politiknya tentu sah-sah saja, itu wajar saja,” ujar JK, Selasa (30/1).
Menurutnya, jika seseorang mendirikan partai, tentu ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan kekuasaan.
Sehingga, jika seorang pemimpin partai tidak memiliki minat untuk meraih kursi tertinggi di Indonesia, menurut JK, ia tidak bisa disebut pimpinan partai.
”Bisa, tapi terserah Pak Prabowo sendiri. Kita tidak bisa mengatakan wajar atau tidak wajar. Ndak bisa, itu hak politiknya,” tambahnya.
Jika Prabowo benar-benar maju, lanjutnya, maka Pilpres 2019 diprediksi akan menjadi pertarungan kedua Jokowi-Prabowo setelah Pilpres 2014 silam.
Namun, tidak menutup kemungkinan akan muncul calon-calon lain di luar keduanya. ”Ini kan PT (presidential threshold, Red) kan 20 persen. Secara teori artinya setidak-tidaknya bisa empat (calon presiden). Bisa empat, mungkin juga tiga,” kata JK. (aen)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Mau Usung Prabowo Lagi, Ini Bocoran dari Fadli Zon
Redaktur & Reporter : Soetomo