JAKARTA - Bentrokan antara anggota Yonif 134 dan Anggota Brimob Polda Riau di Batam Minggu (21/9) malam hingga kini belum tampak pangkal ujungnya. Sejak kemarin, jajaran TNI kompak menggelar aksi tutup mulut atas peristiwa itu. Terutama, setelah KSAD dan Wakapolri bertemu di Batam Selasa (23/9) lalu.
Panglima TNI jenderal Moeldoko menyatakan jika pihaknya memilih menunggu hasil investigasi gabungan antara Mabes Polri dan Mabes AD. "Jajaran saya sudah tidak lagi kasih komentar, karena akan mempengaruhi investigasi," ujarnya usai kegiatan pemecahan rekor pembuatan lubang biopori di mabes TNI kemarin (24/9).
Tim investigasi yang mulai bekerja sejak kemarin melibatkan sejumlah petinggi TNI AD dan Mabes Polri. Di pihak TNI terdapat delapan anggota tim. Beberapa di antaranya Wakil Asisten Pengamanan KSAD Brigjen M Bambang Taufik, Komandan pusaty Intelijen AD Brigjen Hartomo, dan sejumlah perwira menengah.
Sedangkan, di pihak Polri terdapat perwira tinggi dan menengah dari Divpropam, Korbrimob, Hingga Bareskrim. Dari Divpropam, Polri menerjunkan Karo Paminal atau Karoprovost. Tugas utama tim investigasi mengurutkan kronologis kejadian dari awal hingga akhir.
Kemudian, jika kronologi kejadian sudah jelas, barulah dilakukan investigasi lainnya, termasuk membuktikan kemungkinan adanya beking dalam kasus solar illegal yang digerebek oleh Polda Riau. Sebab, penggerebekan itu digagalkan oleh sejumlah massa.
Moeldoko meminta investigasi dillakukan dengan jujur dan terbuka. Kemudian, hasilnya harus disampaikan kepada masyarakat tanpa ada yang ditutupi. "Semuanya untuk kepentingan rakyat," lanjutnya.
Dia menjamin tidak akan memberi ampun jika tim investigasi mendapati fakta ada prajuritnya yang bersalah dalam insiden tersebut. Namun, pihaknya juga memastikan akan melindungi prajuritnya jika tidak bersalah. Hasil koordinasi awal dengan Polri menunjukkan jika Kapolri juga akan melakukan hal yang sama terhadap anggotanya di lapangan.
Kadivhumas Polri Irjen Ronny F Sompie menjelaskan, pada malam itu anggota Polda Kepri sedang melakukan penegakan hukum. Maka, prosedur penegakan hukum juga harus dipatuhi oleh petugas saat itu. "Apabila ada pelanggaran maka tim investigasi ini yang akan menentukan tindakan terhadap anggota yg melanggar SOP penegakan hukum," ujarnya.
Untuk saat ini, pihaknya memilih menunggu kinerja tim investigasi. Dia menjamin, apapun hasilnya, kedua institusi akan mengambil langkah sesuai rekomendasi dari tim tersebut. Jika ada pelanggaran di pihak Polri, aka nada konsekuensi. Begitu pula jika pelanggaran terjadi di pihak TNI. (byu)
BACA JUGA: Lapindo Menyerah Tangani Ganti Rugi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ujian Sudah Digelar, Masih Banyak yang Bingung Mendaftar
Redaktur : Tim Redaksi