JAKARTA--Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada April mendatang, harus dibarengi dengan pemberian kompensasi yang jelas kepada masyarakat. Jika tidak, itu akan menjadi bom waktu yang menyulitkan pemerintah sendiri.
"Kenaikan BBM ini memang menyakiti hati rakyat, tapi saya yakin cepat atau lambat mereka akan bisa menyesuaikan diri. Namun, pemerintah harus merealisasikan janjinya yaitu memberikan kompensasi BBM. Entah itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya," tutur Didi Irawadi, anggota Komisi III DPR RI, di Gedung Senayan, Rabu (14/3).
Agar masyarakat bisa menerima kebijakan pemerintah tersebut, lanjutnya, kompensasi BBM harus jelas dan cepat realisasinya. Jika tidak, akan menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Selama inikan banyak laporan masuk kalau kompensasi BBM penyalurannya tidak jelas. Nah ini harus diperbaiki pemerintah jangan sampai terulang lagi karena bisa menimbulkan konflik di masyarakat," ujarnya.
Hal tersebut dibenarkan Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Ali Mahsun. Dia memberikan contoh penyaluran BLT untuk 18,5 juta jiwa, sebanyak 30 persennya tidak tepat sasaran.
"Ini harus dibenahi agar tidak merugikan masyarakat miskin. Pemerintah jangan hanya berpikir yang penting kompensasi BBM sudah disalurkan. Soal yang menerima berhak atau tidak, bukan masalah," tandasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BUMN Tawarkan Saham Garuda di Atas Harga Pasar
Redaktur : Tim Redaksi