JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, menyatakan pemerintah akan segera menentukan kompensasi yang tepat untuk masyarakat saat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jadi dilaksanakan.
Sejauh ini, kata Agung, pemerintah belum dapat dipastikan kompensasi apa saja yang akan diberikan pada masyarakat karena masih dalam proses pembahasan. Selama ini ada empat jenis kompensasi yaitu Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), pemberian Raskin, Beasiswa Miskin (BSM) dan Program keluarga harapan (PKH). Namun, angka pasti untuk pemberian setiap kompensasi belum dapat dijabarkan saat ini.
"Kalau sekarang contohnya raskin, itu regulernya saja Rp 17 triliun. Tiap keluarga miskin dapat 3 kilogram beras selama 3 bulan. Itu reguler. Kalau ada program seperti ini, kompensasi, katakanlah 4 bulan, dikali 15 kilogram jadi tambahan 6 Triliun lagi. Itu baru raskin, belum untuk BSM, PKH dan BLSM. Angka-angkanya saya belum bisa sampaikan," papar Agung usai mengikuti kegiatan Musrenbangnas di Jakarta, Selasa (30/4).
Agung menjamin, kompensasi yang diberikan tidak akan dipolitisasi seperti yang dicurigai sejumlah kalangan. "Inikan arahnya sudah ke single price BBM. Kalau itu terjadi maka dimungkinkan ada penambahan komponen dari kompensasi. Intinya ada kompensasi, tidak ada politisasi, tidak ada penunggangan politik," tegas Agung .
Pembahasan angka kompensasi akan dibahas saat pemerintah melakukan pembahasan APBNP bersama DPR RI. Agung berharap DPR RI tidak menolak kompensasi berupa BLSM."Nanti di APBNP ada perluasan, kalau reguler di APBN sih tidak ada masalah, karena kan setahun. Mudah-mudahan tidak ditolak," pungkas Agung. (flo/jpnn)
Sejauh ini, kata Agung, pemerintah belum dapat dipastikan kompensasi apa saja yang akan diberikan pada masyarakat karena masih dalam proses pembahasan. Selama ini ada empat jenis kompensasi yaitu Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), pemberian Raskin, Beasiswa Miskin (BSM) dan Program keluarga harapan (PKH). Namun, angka pasti untuk pemberian setiap kompensasi belum dapat dijabarkan saat ini.
"Kalau sekarang contohnya raskin, itu regulernya saja Rp 17 triliun. Tiap keluarga miskin dapat 3 kilogram beras selama 3 bulan. Itu reguler. Kalau ada program seperti ini, kompensasi, katakanlah 4 bulan, dikali 15 kilogram jadi tambahan 6 Triliun lagi. Itu baru raskin, belum untuk BSM, PKH dan BLSM. Angka-angkanya saya belum bisa sampaikan," papar Agung usai mengikuti kegiatan Musrenbangnas di Jakarta, Selasa (30/4).
Agung menjamin, kompensasi yang diberikan tidak akan dipolitisasi seperti yang dicurigai sejumlah kalangan. "Inikan arahnya sudah ke single price BBM. Kalau itu terjadi maka dimungkinkan ada penambahan komponen dari kompensasi. Intinya ada kompensasi, tidak ada politisasi, tidak ada penunggangan politik," tegas Agung .
Pembahasan angka kompensasi akan dibahas saat pemerintah melakukan pembahasan APBNP bersama DPR RI. Agung berharap DPR RI tidak menolak kompensasi berupa BLSM."Nanti di APBNP ada perluasan, kalau reguler di APBN sih tidak ada masalah, karena kan setahun. Mudah-mudahan tidak ditolak," pungkas Agung. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur : Tak Ada Maksud Aceh Keluar dari NKRI
Redaktur : Tim Redaksi