JAKARTA - Peringkat jajaran kepolisian Sumut sebenarnya membaik, terkait dengan saran dan keluhan masyarakat (SKM) terhadap perilaku korps baju coklat itu. Pada 2011, Polda Sumut menduduki peringkat ketiga, dengan jumlah SKM yang masuk ke Kompolnas sebanyak 173 SKM.
Pada tahun sebelumnya, 2010, untuk urusan yang sama, Polda Sumut menduduki peringkat kedua terburuk dengan jumlah SKM 155, di bawah Polda Metro Jaya yang jumlah SKM-nya 226 kasus. Pada 2010, yakni dari Januari 2010 hingga 30 September 2010, peringkat ketiga adalah Polda Jatim dengan 130 SKM. Dengan kata lain, peringkat Polda Sumut membaik.
Tapi, memang tetap saja berada di tiga besar terburuk. Untuk Polda-polda lain, selisih jumlah SKM-nya cukup jauh. Sebut saja Polda Aceh yang pada 2010 hanya ada 21 SKM. Ini data resmi Kompolnas.
Mengapa Sumut dalam dua tahun berturut-turut masuk tiga besar? Anggota Kompolnas, Adrianus Meliala menilai, hal itu disebabkan masyarakat Sumut tergolong masyarakat yang cukup peka terhadap masalah-masalah yang melibatkan polisi nakal.
"Masyarakat Sumut punya kepekaan yang tinggi terhadap kasus-kasus yang melibatkan polisi. Sehingga, begitu melihat ada penyimpangan yang dilakukan anggota polisi, mereka langsung membuat pengaduan. Itu faktor pertama," ujar pengamat kepolisian, yang belum lama terpilih dan dilantik menjadi anggota Kompolnas itu.
Faktor kedua, menurut staf pengajar kriminologi Universitas Indonesia (UI) itu, polisi-polisi di kota besar, seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya, memang sangat khas. "Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan polisi di kota-kota besar sudah tentu lebih banyak dibanding di kota-kota kecil, karena persoalan di kota besar pasti jauh lebih banyak," terangnya.
Tapi, bukankah Jabar misalnya, atau Sulsel, juga tergolong besar Poldanya? Nah, lagi-lagi, Adrianus mengatakan, dalam konteks seperti itu, karakter masyarakatnya yang menentukan. Di daerah-daerah lain selain tiga daerah tadi, warganya cenderung tidak peduli dengan perkara yang melibatkan polisi.
"Saya yakin di kota-kota besar lain juga terjadi penyimpangan. Hanya saja, warga tidak mau tahu sehingga tak mau mengadukan," terangnya.
Ke depan, lanjutnya, Kompolnas akan menggiatkan program sosialisasi di daerah-daerah yang masyarakatnya kurang peduli dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan polisi. Antara lain lewat talk show, atau spanduk-spanduk sederhana, yang merangsang warga agar lebih peduli, mau mengadukan polisi yang nakal.
"Agar angka SKM bisa meningkat. Ini semua untuk membangun kinerja polisi agar lebih baik lagi ke depannya," ujarnya. Penggalakkan sosialisasi agar dimulai tahun depan. "Karena tahun ini belum tersedia anggarannya," imbuhnya.
Sebelumnya, Komisioner Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan, menyebut, kasus terbanyak yang diadukan ke Kompolnas terkait masalah penyalahgunaan wewenang, pelayanan yang buruk, diskriminasi atau penanganan perkara yang berat sebelah, serta diskresi atau pengambilan keputusan yang keliru. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 200 KK Bakal Ditransmigrasikan ke Toraja Utara
Redaktur : Tim Redaksi