jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala menilai wajar jika muncul kecurigaan terhadap berbagai macam bantuan yang berasal dari Australia. Termasuk bantuan dalam bentuk peralatan dan uang kepada Densus 88 Antiteror Polri.
Menurutnya, penyadapan yang dilakukan Australia telah membuktikan bahwa Negeri Kanguru itu tidak bisa dipercaya. Apalagi,sampai saat ini tidak terlihat niat baik dari pemerintah Australia untuk menyelesaikan masalah tersebut.
BACA JUGA: SBY Teken Keppres Wakil Jaksa Agung
"Dengan munculnya skandal itu (penyadapan) wajar kita bersikap seperti itu (curiga). Kita harus bersikap seperti itu," ujar Adrianus saat dihubungi JPNN, Selasa (19/11).
Mantan Penasehat Kapolri itu mengatakan, kerjasama Polri dan Australia bukan hanya berupa bantuan kepada Densus 88 saja. Polri juga bekerjasama dengan AFP (kepolisian federal Australia) dalam memerangi kejahatan dunia maya (cyber crime).
BACA JUGA: Akhirnya Adiguna Nongol di Polda
Selain itu, Polri juga mendapat bantuan dana dan teknis terkait operasional Pusat Koordinasi Kejahatan Transnasional (TNCC) dan Pusat Data Bom Polri di Jakarta.
Seluruh kerjasama itu, lanjutnya, berpotensi didompleng Australia untuk kepentingan intelijennya.
BACA JUGA: Soal Kemungkinan Jadi Tersangka, Atut Ogah Komentar
"Mungkin itu data bom Indonesia sudah terbang semua ke Canberra (Ibu Kota Australia) sana," ujar Adrianus.
Ia mengusulkan agar saat ini Polri menghentikan dulu aktivitas yang melibatkan pihak Australia. Termasuk, program-program kerjasama jangka panjang.
"Kalau alat mungkin bisa kita bersihkan tapi program-program ini yang penting. Biar jadi pelajaran bagi Australia jangan mentang-mentang sudah nyumbang beberapa juta dollar terus Indonesia bisa diperlakukan semaunya," tegas kriminolog dari Universitas Indonesia ini. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Billy Syahputra tak Sengaja Masuk Dunia Hiburan
Redaktur : Tim Redaksi