JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan terkejut atas pernyataan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) soal calon Kapolri baruPernyataan Bambang yang hanya akan menyetorkan dua nama jelas bertentangan dengan seleksi Kompolnas yang menyurvei hingga delapan jenderal.
''Bisa dikatakan kami kaget
BACA JUGA: Sidang Istbat Digelar Hari ini
Terkejut atas pernyataan (BHD) itu,'' ujar Sekretaris Kompolnas Adnan Pandupraja saat menemui aktivis Kontras di kantornya, Selasa (7/9).Menurut dia, sampai saat ini tidak ada UU yang mengatur siapa dan lembaga mana satu-satunya yang berhak mengajukan nama-nama calon Kapolri
BACA JUGA: MUI Pastikan Jadwal Lebaran Kompak
''Di internal (Kompolnas) masih dibahasJumat lalu, Bambang menyatakan hanya akan mengajukan dua nama kepada Presiden SBY
BACA JUGA: SBY Kembali Keluhkan Kritik
Namun, dia belum menyebutkan nama dan kepangkatan merekaKarena merasa sudah ''didahului'' Bambang, Kompolnas yang berperan sebagai mitra Polri yang diketuai Menko Polhukam itu menjadi agak ragu-ragu untuk menyetorkan nama.''Terus terang, ada ketidakjelasanTidak ada aturan yang jelas mengenai prosedur seleksi sampai ke presidenMekanismenya tidak ada,'' ungkapnya.
Yang diatur dalam UU Polri hanya mekanisme bahwa nama calon diajukan oleh presiden ke DPR''Tapi, siapa yang boleh usul nama ke presiden itu masih samarSemua bolehKami Kompolnas sebagai lembaga resmi negara juga boleh dong,'' ungkapnya.
Meski begitu, masyarakat diimbau tidak bingung jika ingin memberikan masukan terkait dengan calon KapolriSemua pertimbangan akan ditampung dan ditindaklanjuti''Yang jelas, posisinya paling tinggi di level Mabes PolriPangkatnya bintang dua dan bintang tigaKalau ada yang merasa bermasalah, laporkan saja,'' tegasnya.
Kompolnas telah meminta rekam jejak dari KPK, PPATK, serta Komnas HAM untuk delapan nama jenderalNamun, Adnan menolak menyebutkan nama-nama mereka''Yang boleh mengumumukan itu ketua Kompolnas (Menko Polhukam Djoko Suyanto),'' katanya.
Berdasar informasi yang beredar di kalangan wartawan, delapan nama tersebut adalah Irwasum Komjen Pol Nanan Soekarna, Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Timur Pradopo, Kapolda Sumut Irjen Pol Oegroseno, widyaiswara utama yang bertugas di Sespim Mabes Polri Irjen Pol Bambang Suparno, Kapolda Jatim Irjen Pol Pratiknyo, serta Kepala Korps Brimob Imam Sudjarwo.
Sikap tertutup Kompolnas tersebut memancing kritik dari KontrasWakil Koordinator Kontras Indria Fernida menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui calon-calon KapolriProses tersebut, tegas dia, jangan sampai malah ditutup-tutupi untuk meloloskan calon bermasalah.
''Selama ini, kita tidak pernah mendapatkan informasi yang benar dan cukup jelas siapa sebenarnya calon-calon ituBagaimana bisa menilai mereka jika masyarakat tidak tahu calonnya,'' ungkapnya.
Apalagi, publik sedang menunggu sosok Kapolri yang bisa memenuhi harapanDi tengah persepsi masyarakat yang masih negatif menilai polisi, peran Kompolnas dalam melahirkan sosok Kapolri akan sangat menentukan''Ini juga soal kecemasan publik terhadap institusi kepolisian yang belum selesai mengusut isu rekening gendut dan kekerasanItu menjadi utang kepada masyarakat,'' katanya.
Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, dua nama yang akan diajukan Bambang ke meja presiden sedang dipilih di antara empat namaYakni, Komjen Nanan Soekarna, Irjen Imam Soedjarwo, Komjen Ito Sumardi, dan Irjen Oegroseno.
Di bagian lain, hakim konstitusi Akil Mochtar terus mendorong Nanan untuk menjadi KapolriHakim kelahiran Puttusibau, Kalimantan Barat, itu menilai Nanan adalah sosok paling pas untuk memimpin Polri''Saya bukannya mendukungTapi, memang dia yang paling pas untuk posisi TB-1 (istilah untuk menyebut Kapolri, Red),'' ujarnya, Selasa (7/9).
Nama-nama lain seperti Ito Sumardi, Oegroseno, dan Imam Soedjarwo, menurut Akil, sejatinya juga baik dan potensialNamun, ujar dia, Polri butuh sosok tegas (bukan peragu), visioner, dan mau membenahi diri.
''Ketika menjadi Kapolda Kalimantan Barat, Nanan menanamkan sikap anti-KKN dengan kewajiban menyematkan pin anti-KKN di dada anggota polisiDia juga membuka jalur online 24 jam via HP serta menyumpah anti-KKN Kapolres sesuai agamanya di depan masyarakat banyak,'' ungkapnya(rdl/aga/c5/iro)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Agus Dinilai Pas Tangani Perbatasan Maritim
Redaktur : Tim Redaksi