jpnn.com, JAKARTA - Fungsionaris Golkar Mahadi Nasution menilai komposisi pimpinan komisi yang berasal dari Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI belum proporsional dan tidak menunjukkan keterwakilan wilayah.
Menurut dia, selama ini proporsional dan keterwakilan wilayah menjadi bagian dari pola yang dipakai Fraksi Partai Golkar DPR setiap periodenya.
BACA JUGA: Maju jadi Caketum Golkar, Bamsoet Ungkap Masalahnya dengan Airlangga
"Dalam periode ini tampak jelas tidak proporsional. Misalnya Komisi I dan Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar berasal dari Sumatera Utara, yaitu Meutia Hafidz dan Ahmad Dolly Kurnia. Keduanya memegang ketua komisi," kata Mahadi.
Kemudian, lanjut Mahadi, Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir dan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Alex Noerdin, keduanya berasal dari Sumatera Selatan. Hal ini cukup ironis mengingat Partai Golkar selalu memperhatikan representasi wilayah.
BACA JUGA: Ingat Ya, di Rapimnas Golkar Mayoritas DPD Provinsi Dukung Airlangga Hartarto
"Belum lagi terjadi rangkap jabatan yaitu Adies Kadir yang merangkap menjadi Sekretaris Fraksi serta Wakil Ketua Komisi III DPR, termasuk Muhidin Said yang merangkap Bendahara FPG DPR dan Wakil Ketua Banggar DPR RI. Dan ini hanya terjadi di zaman kepemimpinan Airlangga Hartarto diperbolehkan rangkap jabatan," ujarnya.
Menurut Pengurus Badan Kajian Strategis dan Intelijen (Bakastratel) DPP Partai Golkar, hal itu melanggar tradisi partai Golkar yang tidak memperbolehkan rangkap jabatan di dalam susunan fraksi yang ada.
BACA JUGA: DPD II Golkar di Sulsel Kompak Dukung Airlangga Hartarto
Mahadi menambahkan, hal tersebut juga menunjukkan bahwa Partai Golkar hari ini kekurangan figur terbaik dari setiap wilayah.
"Di luar itu, ada enam pimpinan komisi di DPR RI yang berasal dari FPG DPR RI, yang semuanya dari Ketua DPD Propinsi Partai Golkar yaitu Doly Kurnia (Ketua Komisi II), Dedi Mulyadi (Wakil Komisi IV), Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V), Gde Sumarjaya Linggih (Wakil Ketua Komisi VI), Alex Noerdin (Wakil Ketua Komisi VII) dan Melky Lakalena (Wakil Ketua Komisi IX). Hal ini diduga untuk mengamankan posisi Airlangga sebagai Ketua Umum dalam Munas Partai Golkar dan mendorong upaya aklamasi dalam perhelatan Munas tersebut," ujar Mahadi.
Dia menyebutkan, kepemimpinan Airlangga di Golkar sudah seharusnya dievaluasi total. "Kalau dibiarkan terus seperti ini, maka Partai Golkar akan kehilangan kekuatan di wilayah-wilayah lain sebagai akibat tidak diperhatikannya sebaran yang proporsional tersebut," katanya.
"Ketidakseimbangan representasi wilayah dalam komposisi AKD akan merusak stabilitas dukungan konstituen partai. Sungguh disesalkan, Partai Golkar seperti melangkah mundur secara permanen saat dipimpin Airlangga," pungkas Mahadi. (*/adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adek