Komposisi Kabinet Kesankan Hak Prerogatif Presiden Tak Dihargai

Selasa, 28 Oktober 2014 – 22:04 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Komite Nasional Relawan Nasional Indonesia (KNRI), Basri BK menyatakan keprihatinannya atas proses hingga terbentuknya Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pasalnya, dari susunan kabinet yang terbentuk menyiratkan adanya tarik-menarik kepentingan sehingga memunculkan indikasi hak prerogatif presiden tidak dihormati dan dihargai.

"Kita prihatin karena upaya Jokowi-JK menyusun kabinet sesuai harapan rakyat belum terpenuhi," ujarnya dalam konferensi bersama sejumlah relawan pendukung Jokowi di Jakarta, Selasa (28/10).

BACA JUGA: KPK Ingatkan Menteri Kabinet Kerja Segera Laporkan Harta

Menurutnya, indikasi hak prerogatif presiden yang diabaikan itu terlihat  dari berubah-ubahnya nama calon menteri, jumlah kementerian hingga jadwal pengumuman. Selain itu, lanjut Basri, postur personalia kabinet juga belum mencerminkan etnis, daerah dan komunitas yang selama ini mengharapkan pemerintahan Jokowi–JK benar-benr pro-rakyat dan  berkomitmen memerangi neo-liberalisme.

Di lokasi yang sama, Kordinator Forum Komunikasi Relawan Indonesia, Indro S Tjahyono menyatakan hal senada. Indro bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar menteri yang memiliki rapor merah demi mengamankan APBN 2014 - 2019.

BACA JUGA: Fadli Zon Pastikan Pimpinan AKD DPR Dipilih Besok

"Ini demi keberlanjutan pemerintahan Jokowi-JK, agar tetap dapat memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat dan kabinet yang memiliki komitmen dalam menciptakan pemerintahan bersih. Untuk itu Jokowi-JK perlu menjalin hubungan yang erat dengan KPK," katanya.

Meski begitu Indro mengakui bahwa para relawan bersama seluruh rakyat siap mengawal jalannya pemerintahan Jokowi-JK dengan tetap menjaga sikap kritis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Karenanya, Indro dan relawan menunggu Jokowi-JK merealisaikan janji di masa kampanye pemilu presiden lalu.

BACA JUGA: Pimpin Kementerian Hasil Merger, Marwan Kebut Koordinasi

"Rakyat selama ini sangat mendukung janji Jokowi-JK menyusun satu kabinet yang dibentuk tanpa syarat atau transaksi, profesional, bersih, dan produktif. Kini kita tinggal menunggu agar harapan rakyat dan janji-janji Jokowi-JK selama kampanye direalisasikan," ujarnya.(gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Romy Larang Kader PPP Hadiri Muktamar PPP


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler