jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Komite Nasional Relawan Nasional Indonesia (KNRI), Basri BK menyatakan keprihatinannya atas proses hingga terbentuknya Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pasalnya, dari susunan kabinet yang terbentuk menyiratkan adanya tarik-menarik kepentingan sehingga memunculkan indikasi hak prerogatif presiden tidak dihormati dan dihargai.
"Kita prihatin karena upaya Jokowi-JK menyusun kabinet sesuai harapan rakyat belum terpenuhi," ujarnya dalam konferensi bersama sejumlah relawan pendukung Jokowi di Jakarta, Selasa (28/10).
BACA JUGA: KPK Ingatkan Menteri Kabinet Kerja Segera Laporkan Harta
Menurutnya, indikasi hak prerogatif presiden yang diabaikan itu terlihat dari berubah-ubahnya nama calon menteri, jumlah kementerian hingga jadwal pengumuman. Selain itu, lanjut Basri, postur personalia kabinet juga belum mencerminkan etnis, daerah dan komunitas yang selama ini mengharapkan pemerintahan Jokowi–JK benar-benr pro-rakyat dan berkomitmen memerangi neo-liberalisme.
Di lokasi yang sama, Kordinator Forum Komunikasi Relawan Indonesia, Indro S Tjahyono menyatakan hal senada. Indro bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar menteri yang memiliki rapor merah demi mengamankan APBN 2014 - 2019.
BACA JUGA: Fadli Zon Pastikan Pimpinan AKD DPR Dipilih Besok
"Ini demi keberlanjutan pemerintahan Jokowi-JK, agar tetap dapat memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat dan kabinet yang memiliki komitmen dalam menciptakan pemerintahan bersih. Untuk itu Jokowi-JK perlu menjalin hubungan yang erat dengan KPK," katanya.
Meski begitu Indro mengakui bahwa para relawan bersama seluruh rakyat siap mengawal jalannya pemerintahan Jokowi-JK dengan tetap menjaga sikap kritis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Karenanya, Indro dan relawan menunggu Jokowi-JK merealisaikan janji di masa kampanye pemilu presiden lalu.
BACA JUGA: Pimpin Kementerian Hasil Merger, Marwan Kebut Koordinasi
"Rakyat selama ini sangat mendukung janji Jokowi-JK menyusun satu kabinet yang dibentuk tanpa syarat atau transaksi, profesional, bersih, dan produktif. Kini kita tinggal menunggu agar harapan rakyat dan janji-janji Jokowi-JK selama kampanye direalisasikan," ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Romy Larang Kader PPP Hadiri Muktamar PPP
Redaktur : Tim Redaksi