jpnn.com, JAKARTA - Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) menyoroti keputusan Bareskrim Polri menetapkan Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Ketua Eksekutif Nasional BPH KSHUMI Chandra Purna Irawan menilai, tuduhan TPPU terkait uang Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS) itu bermuatan kriminalisasi.
BACA JUGA: Prabowo Bertandang ke Kantor PKS, HNW: Jangan Curiga Dong
Dikatakan Chandra, kasus dugaan TPPU tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan audit oleh akuntan publik.
"Audit ini lazim dilakukan oleh lembaga sosial kemanusiaan, karena kegiatan tersebut dilakukan bukan dalam kerangka keuntungan pribadi tetapi lebih pada kegiatan keumatan," ucapnya di Jakarta, Rabu (8/5).
BACA JUGA: Bachtiar Nasir Mangkir Panggilan Pertama Bareskrim, Ketemu Pak Prabowo ya?
BACA JUGA: Bachtiar Nasir Mangkir Panggilan Pertama Bareskrim, Ketemu Pak Prabowo ya?
Chandra berpendapat bahwa sangkaan TPPU tidak bisa berdiri sendiri, harus ada tindak pidana asal (predicate crime). Sehingga penegak hukum berkewajiban membuktikan kejahatan asal tersebut sebelum melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pidana pencucian uang.
BACA JUGA: Jadi Tersangka Pencucian Uang, Ustaz Bachtiar Nasir Belum Penuhi Panggilan Bareskrim
Di sisi lain, kata Chandra, jangan salahkan masyarakat apabila ada yang berpendapat terkait penetapan tersangka UBN bermuatan politis, dikarenakan tidak lama setelah pernyataan pemerintah yang akan membentuk Tim Hukum Nasional yang mengawasi pernyataan, pemikiran dan gagasan para tokoh nasional.
BACA JUGA: Terungkap, Kelompok Solihin Rencanakan Aksi Teror saat People Power
"Saya berpendapat hal ini akan memicu ghirah (semangat) umat Islam untuk membela ulama," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komunitas Sarjana Hukum Muslim Sebut Langkah Pemerintah Berlebihan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam