Hal itu dikatakan politisi Partai Demokrat, saat melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan masyarakat Wawonii yang kebetulan berada di kota Kendari, kemarin, di salah satu hotel di Kendari. Sebanyak 20 orang yang terdiri dari perwakilan camat, kepala desa, tokoh pemuda, dan mahasiswa hadir dalam pertemua itu.
Andi Rahmat menjelaskan, belum dibahasnya Konawe Kepulauan dan Koltim karena lima DBO yang telah dimekarkan lebih diprioritaskan, karena memiliki skoring yang lebih tinggi daripada daerah lainnya. Antara lain jumlah penduduk yang cukup besar, cangkupan wilayah yang sangat luas, berada di wilayah perbatasan dan beberapa indikator lainnya yang disyaratkan Kemendagri.
Kelima DBO yang disetujui dalam paripurna, Kamis (25/10) lalu itu, adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Pesisir Barat (Lampung), Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak (Papua Barat).
“Kabupaten Pangandaran itu diprioritaskan, karena jumlah penduduknya 1 juta jiwa lebih, lalu Kabupaten Pegunungan Arfak, karena situasi politik dan keterbelakangan. Sementara Kalimantan Utara dimekarkan, salah satu pertimbangannya adalah daerah perbatasan Malaysia. Tapi yang jelasnya ada standar penilaian yang sudah ditetapkan,” jelas Andi Rahmat seperti yang dilansir Kendari Pos (JPNN Group), Kamis (1/11).
Anggota komisi XI itu optimis kedua calon daerah pemekaran itu masuk dalam pembahasan selanjutnya setelah masa sidang berikutnya dibuka pada 20 November nanti. Namun disisi lain, masa sidang yang sangat singkat nanti, lanjut Andi Rahmat, bisa jadi hanya sedikit sekali daerah pemekaran yang akan dibahas. Atau bisa jadi belum ada daerah lagi yang dimekarkan tahun ini. “Ini tergantung teman-teman di Panja. Walau pun saya bukan di komisi II, saya akan tetap berjuang agar teman-teman di Panja agar Konawe Kepulauan dan Koltim bisa masuk dalam pembahasan berikutnya,” ujarnya.
Karena itu, Dia menghimbau kepada seluruh masyarakat Wawoni dan mahasiswa agar dapat bersabar dan menahan diri untuk tidak melakukan aksi demonstrasi. “Karena pada saatnya saya akan menjelaskan masalah ini yang sebenarnya, sehingga pada malam ini saya menyempatkan diri bertemu dengan sejumlah Kades, camat, perwakilan tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa,” tandasnya.
Menurutnya, Panja tidak mungkin mampu menyelesaikan pembahasan 19 calon daerah pemekaran secara bersamaan dengan hanya waktu dua bulan. Apalagi untuk memekarkan suatu daerah saat ini tidak semudah seperti dahulu. Namun yang pasti 14 calon pemekaran lainnya tetap akan dibahas karena telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI periode 2009-2014. Terkecuali ada daerah setelah diverifikasi dan ditinjau langsung tak memenuhi syarat maka tak akan masuk dalam pembahasan.
“Kalau dulu semua peserta rapat dalam ruangan menyatakan setuju, maka saat itu langsung diputuskan. Nah, sekarang lebih selektif dan obyektif dengan berdasar pada informasi yang akurat, administrasi dan persyaratan yang cukup ketat sesuai dengan fakta langsung di lapangan,” paparnya.
Masalah beban keuangan Negara, juga menjadi salah satu pertimbangan sehingga tidak bisa sekaligus daerah dimekarkan. Sehingga harus dilakukan secara bertahap. Pemerintah Pusat tidak mungkin mampu langsung menganggarkan semua daerah yang dimekarkan secara bersamaan.
“Inilah yang harus kita pahami. Jadi saya himbau masyarakat Konawe Kepulauan dan Koltim agar jangan putus asah, dan terus memperbaiki dan melengkapi data-data yang dipersyaratkan,” imbuhnya.
Andi Rahmat juga menepis adanya tudingan segelintir orang yang menuding Gubernur Sultra, Nur Alam yang tidak pro aktif sehingga Konawe Kepulauan tak masuk dalam enam daerah yang dimekarkan. Menurut dia, ini sama sekali tidak benar karena sudah teragenda.
Sementara itu, Camat Wawoni Barat, Drs. Bahrum, yang mewakili masyarakat yang hadir secara singkat menyatakan bahwa seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan telah siap dan rampung 100 persen.
“Kami dan seluruh masyarakat Wawoni sangat berharap Konawe Kepulauan dapat dimekarkan. Selama ini kami di pemerintahan dan masyarakat harus mengeluarkan biaya besar dan waktu yang lama hanya untuk berurusan di Unaaha. Kami harus melewati laut dan kota Kendari untuk sampai di Konawe. Karena itu saya kira kondisi ini harusnya menjadi pertimbangan diterima oleh DPR RI dan pemerintah pusat,” katanya. (p16)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengerukan Sungai Banjar Dikritik
Redaktur : Tim Redaksi