Abdul Haris Balango, Anggota Komisi I DPRD Touna ketika dihubungi mengatakan pengerukan tersebut, merupakan eksploitasi sungai yang dilakukan perusahaan. Namun sepertinya tidak memenuhi syarat kelayakan uji lingkungan yang sebenarnya harus dilakukan, sehingga tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang merugikan warga.
"Sebenarnya sebelum pengerukan terlebih dulu perusahaan melakukan uji kelayakan lingkungan dalam penyusunan Amdal, dan harus melihat faktor manusiawi juga. Kalau tidak salah Amdalnya ada, namun sepertinya praktiknya di lapangan yang tidak berjalan baik, sehingga berujung seperti ini," ujarnya kepada Radar Sulteng (Grup JPNN).
Haris yang juga berasal dari dapil di wilayah tersebut, membenarkan bahwa pengerukan yang dilakukan salah satu perusahaan ternama di Kabupaten Touna untuk kepentingan penimbunan landasan pacu Bandara Udara (Bandara) ampana, memang sangat merugikan warga. "Kami sudah melihat langsung, dari hasil identifikasi kami, memang dampak pengerukan itu sudah parah, selain lingkungan yang rusak jugga merugikan warga karena banyak tanaman pertanian warga seperti coklat dan kelapa yang tumbang," katanya.
Pengerukan yang dilakukan tanpa melihat faktor kelayakan lingkungan tersebut kini mengakibatkan sungai banjar melebar. Selain itu, juga menimbulkan abrasi sungai yang begitu besar yang semakin hari semakin menghantam pinggiran sungai, sehingga menimbulkan longsor. Sementara di atas pinggiran sungai terdapat perkebunan warga.
"Akibat pengerukan itu, juga timbulnya abrasi sungai. Olehnya, kami menilai pengerukan yang dilakukan perusahaan tersebut, sebaiknya dihentikan sebelum menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar dan lebih menyengsarahkan warga, dan kepada SKPD yang terlibat dalam kegiatan ini, kami harapkan secepatnya bertindak kembali melihat dan mengawasi layak tidaknya eksploitasi perusahaan tersebut" tegas Aes, sapaan akrabnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat ini, juga mengharapkan agar pihak perusahaan dan instansi teknis terkait, bisa melihat dan merasakan apa yang telah dialami warga. Sebab jika sejak awal faktor lingkungan dan manusia harus lebih menjadi dasar untuk melakukan ekploitasi pasti tidak akan terjadi seperti ini. "Kami dari dewan akan memediasi hal ini, termasuk membicarakan dampak yang telah dialami warga, karena saat ini akibat pengerukan tersebut sudah banyak warga yang mengeluh karena dirugikan dan menjadi korban dalam kegiatan itu," pungkasnya.(cdy)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gas Langka, Disperindagkop Bontang Tidak Tahu
Redaktur : Tim Redaksi