”Sampai pagi hari ini (kemarin, Red), tercatat 51 laki-laki dan 61 perempuan tewas dalam serangkaian bentrokan,” kata Win Myaing, salah seorang juru bicara pemerintah Rakhine. Angka tersebut, lanjut dia, dua kali lipat dari total jumlah korban tewas sebelumnya. Hingga Kamis lalu (25/10), tercatat sekitar 50 nyawa melayang sejak bentrokan awal pecah Minggu lalu (21/10).
Selain menewaskan 112 orang, konflik antaretnis muslim Rohingya dan Buddha Rakhine juga mengakibatkan puluhan ribu warga kehilangan tempat tinggal. Hingga kemarin, aksi pembakaran rumah warga masih berlanjut. Puluhan ribu warga yang sebagian besar adalah kaum Rohingya pun terpaksa mengungsi. Sejauh ini, mereka bertahan di kamp-kamp pengungsi di Kota Sittwe, ibu kota Rakhine.
Kemarin PBB kembali mengungkapkan keprihatinannya atas konflik berkepanjangan di Myanmar. ”Serangan terencana, ancaman terhadap etnis tertentu, dan retorika ekstrem seperti itu harus segera dihentikan,” terang juru bicara Sekjen PBB Ban Ki-moon dalam pernyataan resminya. Dia juga menyatakan bahwa konflik komunal seperti itu sangat berbahaya bagi masa depan dan agenda reformasi Myanmar.
Sejak menjabat kepala negara Myanmar pada 30 Maret 2011, Presiden Thein Sein sukses menyita perhatian publik. Terutama, karena dia menerapkan kebijakan politik yang berbeda dari para pendahulunya. Di bawah pemerintahannya, ikon demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi juga punya kesempatan untuk kembali ke panggung politik.
Sayang, agenda reformasi Sein yang sempat membuat beberapa negara melonggarkan sanksi mereka atas Myanmar masih tetap dibayangi konflik antaretnis. Pemimpin 67 tahun itu juga tetap menggantung status kewarganegaraan kaum muslim Rohingya. Meski sudah puluhan tahun menetap di perbatasan Myanmar-Bangladesh, tidak kurang dari 800.000 warga Rohingya tetap berstatus stateless.
Akibatnya, saat konflik komunal meletus, pemerintah cenderung berpihak pada kaum Buddha. Sementara itu, masyarakat internasional condong membela kaum Rohingya. Selain tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, kaum Rohingya tidak pernah diterima pemerintah Bangladesh. Juni lalu, saat konflik komunal pertama meletus, Bangladesh menolak kedatangan pengungsi Rohingya di wilayahnya.
Kemarin, untuk kali pertama, pemerintah Myanmar menyebut kerusuhan antaretnis itu sebagai aib. ”Konflik komunal tersebut terjadi saat mata seluruh dunia tertuju pada Myanmar. Serangkaian aksi kekerasan itu jelas mencoreng reputasi pemerintah, terutama saat menjalani masa transisi seperti sekarang ini,” terang surat kabar pro pemerintah, New Light of Myanmar.
Terkait dengan kerusuhan antaretnis di Rakhine tersebut, organisasi Islam terbesar di Myanmar membatalkan perayaan Idul Adha kemarin. Itu mereka lakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap kaum Rohingya yang terpaksa merayakan hari besar di kamp-kamp pengungsian. Kebijakan tersebut jelas akan menjadi batu sandungan bagi pemerintahan Sein yang sedang mendambakan pujian dari masyarakat internasional.
Senada dengan PBB, Washington mengecam keras konflik komunal yang terjadi di Myanmar tersebut. ”Kami mengimbau kedua pihak untuk saling menahan diri dan segera menghentikan seluruh serangan,” kata Victoria Nuland, Jubir Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS). Hingga kemarin, sejumlah besar polisi dan personel militer masih berjaga di sudut-sudut strategis Rakhine. (AFP/AP/RTR/hep/10/ami)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 1,75 Juta Orang Dari 189 Negara Pergi Berhaji
Redaktur : Tim Redaksi