jpnn.com - JAKARTA - Konflik kepengurusan yang dialami Partai Golkar dipastikan tidak berakhir dalam waktu dekat. Itu menyusul keluarnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengabulkan gugatan pengurus kubu Aburizal Bakrie (Ical) atas keabsahan Munas IX Ancol yang digelar kubu Agung Laksono.
"Keputusan proses hukum itu membuat semakin berlarut-larutnya konflik Partai Golkar. Sedangkan mereka akan menghadapi pilkada serentak, yakni harus menyepakati calon yang sama," kata pengamat politik UIN Syarief Hidayatullah, Ahmad Bakir Ihsan saat dihubungi, Jumat (24/7).
BACA JUGA: PDIP Gandeng Demokrat dan Hanura di Pilkada Kabupaten Bandung
Menurutnya, terus berlanjutnya proses hukum dalam dualisme kepengurusan akan menghambat keikutsertaan Golkar di Pilkada serentak 2015.
"Kalau konteks pilkada mereka bisa sepakat islah khusus kenapa tidak melakukan islah sepenuhnya. Daripada membiarkan proses hukum yang panjang itu," beber Ahmad.
BACA JUGA: Karena Airin, PKB dan PDIP Pecah Kongsi
Selain menjadi hambatan dalam keikutsertaan pilkada, konflik kepengurusan juga merugikan kubu Ical dan Agung Laksono sendiri.
"Itu justru tambah memperpanjang, tambah luka yang mulai sembuh atas kesepakatan islah khusus menghadapi pilkada," tegas Ahmad. (rm)
BACA JUGA: Serius Ikut Pilkada, Ketua DPD Demokrat Kepri Mundur dari Anggota DPRD
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Lagi Usung Airin, Ini Jagoan PDIP Bertarung di Pilkada Tangsel
Redaktur : Tim Redaksi