JAKARTA - Ancaman Hardi Mulyono yang akan menggugat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar bila Surat Keputusan (SK) pencopotannya sebagai Sekretaris DPD Golkar Sumut, tidak digubris DPP. Sebaliknya, DPP Golkar malah balik mengancam Hardi. Jabatan Hardi sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut pun terancam.
Sebelumnya, 12 pengurus DPD Golkar Sumut, termasuk Hardi, dicopot dari kepengurusan dan diganti nama-nama baru. Konflik ini berbau urusan dukung-mendukung calon menjelang pilgub Sumut 2013.
Wakil Sekjen DPP Golkar, Leo Nababan, dengan tegas menyatakan, bila Hardi Mulyono terus-terusan melakukan perlawanan, maka jabatannya sebagai ketua fraksi sekaligus anggota dewan pun, akan dipreteli.
"Saya harap saudara Hardi Mulyono menenangkan diri dulu, supaya lebih konsentrasi di fraksi. Sudahlah, tenang dulu, dukunglah pengurus yang baru hasil revitalisasi ini. Bila tetap melawan, ya malah terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ya, dia bisa di-PAW (pergantian antarwaktu, red), karena PAW itu hak DPP," ujar Leo Nababan kepada JPNN, kemarin (6/5).
Mengenai ancaman gugatan Hardi bila SK pencopotannya sebagai sekretaris Golkar Sumut diterbitkan, Leo pun dengan enteng menanggapi, bahwa proses revitalisasi pengurus partai merupakan kewenangan DPP. "Dan SK sudah keluar, sudah saya sampaikan ke beliau (Hardi)," imbuh Leo.
Terkait tuduhan Hardi bahwa ada orang non kader Golkar, yang tak punya Kartu Tanda Anggota (KTA) masuk kepengurusan baru, Leo enggan memberikan tanggapan. Lagi-lagi, Leo minta agar Hardi saat ini tenang-tenang saja, jangan terus membuat perlawanan.
Mengapa perubahan pengurus ini tak sekalian saja dilakukan lewat Musdalub, toh putusan hukum incrach Ketua DPD Golkar Sumut nonaktif Syamsul Arifin sudah keluar? Dengan gaya kalimat khas politisi, Leo malah mengatakan, justru proses revitalisasi kepengurusan ini atas permintaan kelompok yang dimotori Hardi Mulyono. Jadi, revitalisasi kepengurusan Golkar Sumut untuk menuruti aspirasi Hardi dkk. "Yang buat surat (minta revitalisasi pengurus,red) itu kan Hardi," ujarnya.
Lah, bukankah yang diminta kubu Hardi penggantian Andi Ahmad Dara sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut? Lagi-lagi Leo balik menyalahkan Hardi dkk. Menurutnya, tidak bisa Hardi dkk mendesak-desak DPP untuk mencopot Adey- panggilan Andi Ahmad Dara-, lewat mekanisme Musdalub.
Alasan Leo, Adey ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut itu berdasar SK DPP. Jadi, tidak bisa dilengserkan dengan Musdalub. Kalau posisi Syamsul, bisa diganti dengan Musdalub. "Jadi salah tembak dia (Hardi)," cetus Leo.
Lantas, kapan digelar Musdalub karena toh putusan Syamsul dinyatakan bersalah sudah incrach? DPP rupanya berubah sikap. Jika sebelumnya, baik Leo maupun Adey sendiri dengan tegas menyatakan Musdalub akan digelar jika sudah ada putusan incrach Syamsul, kini pernyataan itu tak ada lagi.
Leo mengatakan, kepengurusan yang baru hasil revitalisasi perlu diberi waktu dulu untuk bekerja. "Jadi, saya pastikan tidak akan ada Musdalub dalam waktu dekat. Buat judulnya, tidak ada Musdalub dalam waktu dekat," ulang Leo.
Jadi, tak konsisten dong? Leo tak menjawabnya. Dia mengatakan bahwa dalam perkembangannya, terjadi revitalisasi kepengurusan Golkar Sumut. Berkali-kali dia katakan, pengurus baru harus diberi kesempatan untuk bekerja dulu. Dia pun tak menyebutkan tenggat waktu digelarnya Musdalub. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Foke Tak Mau Diadili di Pilkada DKI
Redaktur : Tim Redaksi