JAKARTA – Sengketa perebutan penanganan dugaan korupsi simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tak luput dari perhatian mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto. Endriartono menilai sengketa itu terus berkelanjutan karena tidak adanya peran kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyudahinya.
“Peran pemimpin tidak kelihatan. Harusnya peran pemimpin itu kelihatan untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan itu,” kata Endriartono di sela-sela acara buka puasa dan lauching situs pribadinya www.endriartonosutarto.web.id di Jakarta, Selasa (14/8).
Mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) itu menyatakan, sengketa antara KPK dengan Polri tidak akan berakhir jika dibiarkan kedua belah pihak terus-menerus beradu argumen. “Harus ada peran pemimpin yang benar-benar kelihatan,” jelasnya.
Dia menegaskan, SBY tidak boleh membiarkan persoalan konflik KPK-Polri demi menghindari intervensi. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah peran pemimpin yang tegas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Justru menurut Endriartono, jika polisi dibiarkan menangani dugaan korupsi Simulator maka apapun hasilnya tidak akan dipercaya masyarakat. Sebab, kata dia, kasus korupsinya terjadi di tubuh kepolisian.
Sebaliknya, kata Endriartono, bila KPK yang menangani maka apapun hasilnya akan diterima masyarakat. Maka dari itu Endriartoo mengingatkan, jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan oleh jajaran di bawah presiden maka sudah seharusnya pemimpin turun tangan. “Kita cari manfaat paling besar untuk bangsa ini,” pungkas mantan anggota tim pengacara Bibit-Chandra itu.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Ngaku tak Tahu ada Aliran Dana ke Primkoppol
Redaktur : Tim Redaksi