JAKARTA - Pra Kongres ke 21 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Senin (1/7) petang, di gedung Manggala Wanabhakti Senayan Jakarta, resmi dimulai dan dihadiri ribuan guru dari 33 provinsi dan 502 kabupaten dan kota se Indonesia.
Hari pertama Kongres sudah diagendakan pemeriksaan surat mandat hak suara peserta kongres untuk memilih pengurus besar PGRI yang baru, dan akan dilakukan pengumpulan rekomendasi dari seluruh peserta kongres terkait persoalan guru dan pendidikan.
Ketua Umum PB PGRI Sulistyo mengatakan, meski kongres ke 21 PGRI baru akan dibuka secara resmi Rabu (3/7) mendatang dan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kongres sudah mulai membahas isu penting tentang guru dan pendidikan.
"Tadi saya hanya memulai kegiatan, mengingatkan berbaga persoalan guru dan pendidikan. Kongres ini forum tertinggi di PGRI. Rekomendasi yang dihasilkan nanti kami kewajiban mengawalnya," kata Sulistyo dikonfirmasi jpnn.com, Senin malam.
Selasa (2/7), sudah mulai dibahas dan disaring rekomendasi daerah yang menjadi prioritas untuk disampaikan ke pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Rekomendasi baru disusun dan disahkan tanggal 4 Juli 2013, pengurus terpilih memiliki kewajiban untuk mengirimkan dan mengawalnya," jelas anggota DPD RI asal Jawa Tengah itu.(fat/jpnn)
Hari pertama Kongres sudah diagendakan pemeriksaan surat mandat hak suara peserta kongres untuk memilih pengurus besar PGRI yang baru, dan akan dilakukan pengumpulan rekomendasi dari seluruh peserta kongres terkait persoalan guru dan pendidikan.
Ketua Umum PB PGRI Sulistyo mengatakan, meski kongres ke 21 PGRI baru akan dibuka secara resmi Rabu (3/7) mendatang dan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kongres sudah mulai membahas isu penting tentang guru dan pendidikan.
"Tadi saya hanya memulai kegiatan, mengingatkan berbaga persoalan guru dan pendidikan. Kongres ini forum tertinggi di PGRI. Rekomendasi yang dihasilkan nanti kami kewajiban mengawalnya," kata Sulistyo dikonfirmasi jpnn.com, Senin malam.
Selasa (2/7), sudah mulai dibahas dan disaring rekomendasi daerah yang menjadi prioritas untuk disampaikan ke pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Rekomendasi baru disusun dan disahkan tanggal 4 Juli 2013, pengurus terpilih memiliki kewajiban untuk mengirimkan dan mengawalnya," jelas anggota DPD RI asal Jawa Tengah itu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Digugat, UU Sisdiknas Harus Direvisi
Redaktur : Tim Redaksi