jpnn.com, JAKARTA - Konsolidasi Nasional Pimpinan Fraksi PKS Seluruh Indonesia yang telah selesai dilaksanakan, Sabtu (26/3), menghasilkan sejumlah keputusan penting dan strategis.
Konsolidasi Nasional Fraksi PKS Seluruh Indonesia merekomendasikan lima poin yang menjadi fokus perhatian dalam membingkai seluruh kerja anggota legislatif dari pusat hingga daerah.
BACA JUGA: Salim Segaf: PKS Siap Berkolaborasi Menyongsong Kemenangan di Pemilu 2024
"Ada lima kesepakatan dan rekomendasi yang kami sampaikan kepada publik,” kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/3).
Pertama, Jazuli menjelaskan, Fraksi PKS harus menjadi yang terdepan dalam meperjuangkan kepentingan rakyat.
BACA JUGA: Tingkatkan SDM Berkualitas, Kementan Tandatangani PKS dengan IPB
Kemudian, selalu hadir dalam setiap permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat.
“Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Fraksi PKS DPR RI mengajukan hak angket atas kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng," ujar Jazuli.
BACA JUGA: Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, PKS Sentil Omongan Mendag soal Mafia
Kedua, anggota legislatif PKS baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota,harus menjadi lokomotif kemenangan partainya pada Pemilu 2024 di daerah pemilihan masing-masing.
“Karena itu semua anggota legislatif baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota harus mampu bersinergi, bergerak bersama-sama memenangkan partai,” anggota Komisi I DPR Dapil Banten, ini.
Ketiga, semua anggota legislatif PKS berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara.
Anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan harus membangun komunikasi seluas-luasnya dengan publik dan tokoh.
“Serta berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara untuk mewujudkan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia,” paparnya.
Keempat, Fraksi PKS harus terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta memajukan budaya bangsa sebagai sarana untuk mengokohkan persatuan, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kebaikan yang universal.
Kelima, kata dia, Fraksi PKS akan bekerja keras menjaga demokrasi.
Kemdian, memastikan bahwa agenda demokrasi berjalan dalam koridor konstitusi UUD NRI Tahun 1945.
“Oleh karena itu, Fraksi PKS dengan tegas menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, karena (penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden) mengkhianati konstitusi dan agenda reformasi serta merampas hak-hak rakyat," pungkas Jazuli. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy